Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Dahulukan Pengiriman Surat Suara ke Pelosok

Kompas.com - 01/07/2014, 13:48 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memerintahkan KPU kabupaten/kota mendahulukan pengiriman surat suara ke daerah yang lebih jauh dari kantornya. Hal itu untuk mengantisipasi keterlambatan distribusi surat suara. Sebab, masih ada 400 lembar surat suara yang rusak dan kurang.

"(Surat suara) ke pelosok sudah dikirim lebih dulu. Kami minta KPU kabupaten/kota untuk mengatur strategi. Logistik yang ada sekarang didisribusikan sampai kecamatan. Begitu logistik tambahan (pengganti surat suara rusak dan kurang) datang, tinggal dikirim ke kecamatan yang terdekat dari kantor KPU kabupaten/kota," ujar Komisioner KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2014).

Hingga Senin (30/6/2014) kemarin, masih ada 400 ribu lembar surat suara yang rusak dan kurang.

Arief mengatakan, prioritas pengiriman kebutuhan surat suara itu agar surat suara pengganti hanya untuk memenuhi kebutuhan kecamatan, kelurahan dan tempat pemungutan suara (TPS) terdekat dari lokasi KPU kabupaten/kota. Dengan demikian, tidak akan ada keterlambatan surat suara sampai di TPS saat pemungutan suara.

Arief memaparkan, misalnya surat suara yang hilang dan rusak di satu kabupaten/kota mencapai 5.000 lembar. Artinya, jumlah itu untuk memenuhi sekitar 10 TPS, dengan asumsi satu TPS menampung 500 pemilih.

"Kalau 10 TPS, pasti ada di sekitar kantor KPU kabupaten/kota. Kekurangan itu, untuk pengadaan di 10 TPS itu saja. Paling lama 10 menit dari kantor KPU sudah bisa sampai TPS," kata Arief.

Sebelumnya Arief mengatakan, ada 400 ribu surat suara dinyatakan rusak dan kurang pada saat penyortiran di KPU kabupaten/kota. Jumlah itu setara dengan sekitar 0,2 persen dari total kebutuhan surat suara pilpres di dalam dan di luar negeri.

Dalam Pilpres 2014, KPU mencetak 192,2 juta lembar surat suara. Jumlah itu dibuat mengacu pada jumlah pemilih di daftar pemilih tetap pemilihan presiden yang mencapai 190,3 juta dan cadangan sebanyak 2 persen dari DPT.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com