Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Bantah Sebut Bung Karno Terlibat Pelanggaran HAM

Kompas.com - 21/06/2014, 11:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, Mahfud MD, membantah telah menyebut Presiden Soekarno terlibat pelanggaran HAM. Menurut Mahfud, ada pembelokan masalah terkait pemberitaan tersebut.

"Saya membantah keras penulisan berita di Tribunnews.com yang menyebutkan saya mengatakan Bung Karno terlibat pelanggaran HAM seperti terlihat dari tanggapan Wasekjen PDI-P Hasto. Penulisan berita itu jelas disengaja untuk membelokkan masalah," kata Mahfud dalam klarifikasinya kepada Tribunnews.com, Sabtu (21/6/2014).

Menurut Mahfud, di depan ratusan orang dan puluhan wartawan, dia hanya mengatakan bahwa apabila membicarakan pelanggaran HAM masa lalu harus ditanyakan pelanggaran HAM masa lalu yang mana.

Sebab, lanjut Mahfud, pelanggaran HAM masa lalu itu banyak. Kalau diurut, pada 1998 ada pelanggaran HAM saat reformasi, tahun 1991 ada pelanggaran HAM di Dili, di Talangsari, tahun 1984, ada pelanggaran HAM di Priok.

Tahun 1965, ada pelanggaran HAM sebelum G30-S-PKI dan setelah G30-S-PKI. Sebelum itu, ada pembantaian terhadap orang-orang NU dan jenderal-jenderal, sementara sesudahnya ada pembantaian terhadap ratusan ribu orang-orang yang dianggap PKI.

Untuk kejadian sebelum G30-S-PKI, Bung Karno sebagai presiden harus bertanggung jawab atas peristiwa itu. Sesudah itu, Soeharto yang harus bertanggung jawab atas pembantaian ratusan ribu PKI itu.

Oleh sebab itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengajak rekonsiliasi untuk mengakhiri konflik dan membangun kerukunan membangun bangsa ke depan.

"Tak perlu lagi mengungkit-ungkit masa lalu. Sebab, semua itu terjadi karena situasi politik saat itu. Saya merasa Tribunnews sering sengaja membuat potongan berita yang sengaja dibelokkan untuk membuat sensasi. Coba disetel lagi rekamannya, tak ada kata Bung Karno melanggar HAM. Intinya saya mengajak rekonsiliasi saja, tak usah mencari-cari. Hasto seharusnya membaca juga berita aslinya, jangan langsung menjawab Tribunnews," ujar Mahfud.

Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menuding mantan Presiden Soekarno juga ikut bertanggung jawab dan terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) saat ia memerintah.

Hal ini disampaikan Mahfud saat meresmikan Kantor MMD Initiative wilayah barat yang terletak di Provinsi Bengkulu, Jumat (20/6/2014). (Baca juga: Mahfud MD Tuding Bung Karno Pun Bertanggung Jawab soal Pelanggaran HAM)

Mahfud mengatakan, jika mau buka-bukaan soal pelanggaran HAM, akan banyak yang kena. Bahkan, Bung Karno, Soeharto, dan seterusnya sekalipun harus bertanggung jawab.

"Mari kita mulai dari tahun 1965. Terjadi pelanggaran HAM besar-besaran ketika ratusan ribu orang yang dituding PKI itu dibantai, dan itu yang bertanggung jawab Pak Harto. Sebelum G-30 S PKI terjadi, ada juga pelanggaran HAM. Umat Islam banyak yang dibantai, jenderal-jenderal banyak yang dibantai, itu yang bertanggung jawab adalah Bung Karno sebagai presiden," kata Mahfud dalam pidatonya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com