Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Minta Kolom Agama di KTP Tak Dihapus

Kompas.com - 19/06/2014, 14:52 WIB
Indra Akuntono

Penulis


SIDOARJO, KOMPAS.com — Calon wakil presiden Jusuf Kalla menganggap kolom agama dalam kartu tanda penduduk (KTP) tidak perlu dihapus. Menurut Kalla, kolom tersebut memiliki fungsi dan menjadi cermin kebanggaan bagi si pemeluk agama.

"Menurut saya, semua orang Indonesia bangga dengan agamanya. Kalau bangga kepada agamanya, kenapa kolom agama mesti dihilangkan?" kata Kalla seusai berkunjung ke Pondok Pesantren Ahlushafa Wal-Wafa di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (19/6/2014).

Kalla menegaskan, selama ini tidak pernah ada masalah serius yang ditimbulkan dari kolom agama dalam KTP. Bahkan, ia berpendapat, kolom agama tersebut memudahkan pemetaan dan mengetahui jumlah penduduk berdasarkan agama yang dipeluknya.

Mengenai masalah diskriminasi atau intoleransi, kata Kalla, solusinya bukanlah pada penghapusan kolom agama di KTP. Atas dasar itu, ia bersama calon presiden Joko Widodo tidak pernah mewacanakan penghapusan kolom agama di KTP dan menganggap semuanya muncul karena usulan pribadi dari salah satu tim pemenangannya.

"Negara tentu ada harmoninya, jadi harmoni antarumat bukan dengan menghapus kolom agama, tidak, harmoni itu toleransi kedua belah pihak," ujarnya.

Sebelumnya, anggota tim ahli Jokowi-Kalla pada Pemilu Presiden 2014, Musda Mulia, mengatakan, pihaknya berjanji menghapus kolom agama di KTP jika memenangi Pemilu Presiden 2014. Menurut Musda, keterangan agama pada kartu identitas dinilai dapat disalahgunakan.

Musda mengatakan, dalam sejumlah diskusi dengan Jokowi, usulan itu juga disetujui. Menurut Musda, kolom agama di KTP dapat disalahgunakan, antara lain ketika konflik terjadi di suatu daerah atau diskriminasi lain. Informasi agama yang dianut penduduk cukup dicatat dalam pusat data kependudukan pemerintah.

"Saya setuju kalau kolom agama dihapuskan saja di KTP dan Jokowi sudah mengatakan kepada saya bahwa dia setuju kalau memang itu untuk kesejahteraan rakyat," kata Musda, Rabu (18/6/2014).

Saat dikonfirmasi, Kalla membantah telah membicarakan wacana penghapusan kolom agama di KTP dengan Jokowi atau tim pemenangannya. Ia menyatakan wacana itu muncul atas inisiatif Musda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com