Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Tak Pernah Perintahkan Prabowo Lakukan Penculikan

Kompas.com - 19/06/2014, 14:35 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto, Kamis (19/6/2014) di Jakarta, menjelaskan latar belakang kasus penculikan tahun 1998 yang melibatkan sejumlah oknum perwira Kopassus.

Ia menegaskan bahwa aksi penculikan terhadap sejumlah aktivis mahasiswa saat itu dilakukan atas insiatif pribadi Prabowo Subianto, bukan atas perintah atasan dalam hal ini Panglima ABRI.

Wiranto mengatakan, kasus penculikan oleh oknum Kopassus Angkatan Darat dilakukan pada medio Desember 1997 sampai Maret 1998. Pada saat penculikan berlangsung, panglima ABRI masih Jenderal Purn (Alm) Feisal Tanjung.

Sementara itu, saat kasus tersebut mulai dibongkar dan diusut pada 7 Maret 1998, Wiranto telah menggantikan posisi sebagai Panglima ABRI.

"Kasus itu terjadi di bawah panglima lama, sementara saat pengusutan dilakukan panglima baru," ujar Wiranto.

Wiranto menjelaskan, saat pengusutan dimulai, ia berkoordinasi dengan Feisal Tanjung. Pertanyaan yang dilontarkan saat itu adalah memastikan kepada Feisal Tanjung apakah ia pernah memerintahkan untuk menculik aktivis atau melakukan aksi represi.

"Dia mengatakan tidak betul. Tidak pernah. Saya pun mengatakan tidak pernah memerintahkan," lanjut Wiranto.

Wiranto menyatakan, ia melanjutkan kebijakan ABRI saat itu bahwa cara yang digunakan untuk menghadapi mahasiswa, aktivis, dan demonstran adalah dengan dialog dan cara-cara komunikatif, bukan cara represif. Cara-cara kekerasan atau represif dilakukan apabila terpaksa dan betul-betul atas perintah komando.

"Dengan demikian, tidak ada kebijakan yang ekstrem dari pimpinan TNI/ABRI saat itu untuk memerintahkan penculikan. Saat saya dialog dengan Prabowo, kenapa melakukan itu, maka saya yakin itu dilakukan atas inisiatif sendiri atas dasar analisis keadaan yang berlaku saat itu," ujar Wiranto.

Penjelasan bahwa penculikan aktivits dilakukan atas inisiatif Prabowo sebenarnya sudah diungkapkan dalam surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) sebagai pertimbangan untuk memberhentikan Prabowo dari dinas keprajuritan.

Wiranto menggelar konferensi pers untuk menjawab sejumlah pertanyaan dari masyarakat terkait diskusi dalam debat calon presiden dan wakil presiden putaran pertama. Dalam debat tersebut, calon presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa kegiatan yang terjadi pada tahun 1998 merupakan bagian dari tugas membela negara. Selanjutnya, penilaian bisa ditanyakan kepada atasannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 2 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 1 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ulang Tahun Tagana, Risma: Saya Saksi Relawan Bertugas Tanpa Pamrih...

Ulang Tahun Tagana, Risma: Saya Saksi Relawan Bertugas Tanpa Pamrih...

Nasional
176 Pasangan Lansia di Aceh Utara Difasilitasi Isbat Nikah, Risma: Permudah Pemberian Bantuan

176 Pasangan Lansia di Aceh Utara Difasilitasi Isbat Nikah, Risma: Permudah Pemberian Bantuan

Nasional
Mengaku Khilaf Terima Uang Rp 40 Miliar, Achsanul Qosasi Ingin Dimaafkan karena Merasa Berjasa

Mengaku Khilaf Terima Uang Rp 40 Miliar, Achsanul Qosasi Ingin Dimaafkan karena Merasa Berjasa

Nasional
Kemensos: Banyak Lansia di Aceh Utara Masih Takut Operasi Katarak

Kemensos: Banyak Lansia di Aceh Utara Masih Takut Operasi Katarak

Nasional
Sampaikan Nota Pembelaan, Achsanul Qosasi Pamer Dapat Penghargaan Bintang Jasa Utama

Sampaikan Nota Pembelaan, Achsanul Qosasi Pamer Dapat Penghargaan Bintang Jasa Utama

Nasional
Bacakan Pledoi, Achsanul Qosasi Klaim Berperan Kembalikan Hotel Sultan dan TMII ke Negara

Bacakan Pledoi, Achsanul Qosasi Klaim Berperan Kembalikan Hotel Sultan dan TMII ke Negara

Nasional
Ketua KPK Perintahkan Segera Nyatakan Banding Putusan Sela Kasus Gazalba

Ketua KPK Perintahkan Segera Nyatakan Banding Putusan Sela Kasus Gazalba

Nasional
Nasdem Siapkan Sejumlah Nama untuk Pilkada Jabar, Ada Muhammad Farhan dan Saan Mustopa

Nasdem Siapkan Sejumlah Nama untuk Pilkada Jabar, Ada Muhammad Farhan dan Saan Mustopa

Nasional
Kemensos Bantu 392 Lansia Operasi Katarak Gratis di Aceh Utara

Kemensos Bantu 392 Lansia Operasi Katarak Gratis di Aceh Utara

Nasional
Anggota DPR Sebut Tak Ada soal Dwifungsi TNI dalam RUU TNI

Anggota DPR Sebut Tak Ada soal Dwifungsi TNI dalam RUU TNI

Nasional
Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

Nasional
KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

Nasional
DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com