Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kivlan Zen: Prabowo Akan Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Kompas.com - 18/06/2014, 19:27 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota tim sukses pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Kivlan Zen, menyatakan bahwa Prabowo akan berkomitmen mengungkap kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) pada masa lampau. Namun, mantan Kepala Staf Kostrad itu meminta agar tidak ada lagi yang mencurigai Prabowo terkait kasus HAM.

"Yang belum terselesaikan, akan kami selesaikan ke depan seperti masalah Trisakti, peristiwa Mei, Semanggi I, Semanggi II, Talangsari. Termasuk itu kejadian Pam Swakarsa di Cawang," ujar Kivlan, dalam diskusi di Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu (18/6/2014).

Kivlan mengatakan, Prabowo siap membuka semua kasus itu. Namun, ia meminta agar proses pengungkapan fakta-fakta sejarah dilakukan melalui forum, seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

"Jadi, jangan ada dusta di antara kita. Kita harus ungkap semuanya. Kami merasa sedih saat ini Prabowo dituduh, jangan ada curiga kepada sang calon," kata Kivlan.

Mantan anak buah Prabowo di Kostrad itu mengungkapkan siap bersaksi jika pemerintah membentuk komisi yang dibubarkan Mahkamah Konstitusi pada 2006 lalu itu. Dia juga mengaku mempunyai sejumlah bukti terkait orang-orang yang terlibat dalam kasus kerusuhan Mei 1998.

Kivlan mengungkapkan, ia enggan memenuhi panggilan Komnas HAM karena menilai tak berhak mengusut kasus HAM berat masa lampau.

"Komnas HAM tidak bisa sentuh saya. Kalau mau, kita bawa ini ke Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi," ungkap Kivlan. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas dan Perempuan

Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas dan Perempuan

Nasional
Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

Nasional
Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Nasional
Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com