Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Bakal Hentikan Pengiriman TKI ke Negara yang Menyulitkan

Kompas.com - 17/06/2014, 11:47 WIB
Indra Akuntono

Penulis


MALANG, KOMPAS.com
- Calon wakil presiden Jusuf Kalla mendapat dukungan dari beberapa organisasi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (17/6/2014). Jika menang di pemilu presiden nanti, Kalla berjanji memperbaiki nasib TKI.

Kalla menjelaskan, ia menginginkan penyaluran TKI dilakukan berdasarkan pemetaan wilayah dan kompetensi yang jelas. Ia menolak jika penyalurannya dilakukan ke negara-negara yang tak mampu memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan para TKI.

"Apabila negaranya bagus, kita dengarkan. Tapi negara yang menyulitkan, hanya sebatas mempekerjakan pembantu rumah tangga dan menyiksa, kita tutup saja sekalian. Itu kebijakan Jokowi-JK kalau terpilih nanti," kata Kalla.

Kalla berharap para TKI yang bekerja di luar negeri membekali diri dengan kompetensi yang jelas. Tujuannya untuk menekan Jumlah TKI di luar negeri yang bekerja dengan upah murah.

"Di dalam negeri kita perbaiki ekonominya supaya bisa bekerja di negeri sendiri, supaya tak banyak TKI yang bekerja jauh meninggalkan keluarganya," ucap Kalla.

Jika terpilih, Kalla juga memastikan pemerintahannya nanti akan tetap mempertahankan PJTKI. Pasalnya, PJTKI dianggap banyak membantu pemerintah dalam mengurus TKI yang akan bekerja di luar negeri.

"Absensi sidik jari di PJTKI juga kita pertahankan untuk menghindari pemalsuan. Kalau kompetensinya jelas silakan kerja ke luar negeri," pungkas Ketua Umum PMI itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Beyo'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Beyo"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Nasional
PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com