Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Debat Capres Bukan "Talkshow", Elemen Hiburan Sengaja Dibatasi

Kompas.com - 15/06/2014, 15:34 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap akan membatasi penyelenggaraan debat kedua calon presiden (capres), Minggu (15/6/2014) malam ini, yang disiarkan langsung di televisi nasional. Anggota KPU, Sigit Pamungkas, menegaskan bahwa debat capres dan cawapres merupakan debat kenegaraan sehingga berbeda dengan talkshow.

"Ini bukan talkshow. Ini adalah debat kenegaraan yang berbeda dengan talkshow atau karena ini debat kenegaraan, maka dalam batas-batas tertentu harus dibatasi elemen hiburannya. Kami banyak merujuk ke negara-negara yang sudah matang mendesain debat," kata Sigit belum lama ini.

Menurut dia, batas-batas atau aturan main tersebut di antaranya ialah moderator tetap berada di balik podium, moderator tidak boleh mengeluarkan gerakan anggota tubuh yang bisa dinilai keberpihakan, dan moderator tidak boleh memberikan pertanyaan "mengejar" si calon sehingga pendukung tidak bertepuk tangan saat calon memberikan jawaban atau pernyataan.

"Pasti tepuk tangan memang tidak boleh. Di banyak negara, audiens dari partai pun tidak boleh, atau pasangan calon," ujar dia.

Ia menegaskan, batas-batas atau aturan main debat seperti itu pun dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan KPU dan kedua tim sukses capres-cawapres.

"Makanya tepuk tangan tidak boleh. Itu adalah bagian dari dinamika yang kami kelola. Tapi, tetap tepuk tangan di tengah kandidat memberi jawaban tetap tidak boleh, baru boleh di pembukaan, akhir sesi, akhir segmen," kata Sigit.

"Tapi, prinsipnya tepuk tangan tidak boleh. Sebab, itu mengganggu jatah dari masing-masing kandidat untuk menyampaikan datanya. Dan yang dirugikan adalah publik sebab pernyataannya tidak tuntas," imbuh Sigit.

KPU akan menggelar debat kedua Pilpres 2014 di Hotel Gran Melia, Jakarta, pada Minggu (15/6/2014) malam ini pukul 20.00 WIB. Jika pada debat pertama menghadirkan kedua pasangan capres dan cawapres, debat kedua hanya menghadirkan kedua capres, Jokowi dan Prabowo.

Pada debat kedua, ekonom dari Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang, Ahmad Erani Yustika, menjadi moderator yang memandu adu visi, misi, program kerja, dan gagasan andalan Prabowo dan Jokowi dengan tema "Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial".

Pada debat capres-cawapres yang pertama 9 Juni 2014 lalu, sang moderator, yakni pengamat hukum dari UGM, Zainal Arifin Mochtar, mendapat kritik tajam dari publik melalui jejaring sosial Twitter terkait cara pembawaan acara debat tersebut.

Zainal mengakui dirinya sempat gugup pada awal prosesi debat itu. Namun, ia menilai mampu memandu debat tersebut. (Abdul Qodir)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com