Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Siap Tampung Kader Golkar yang Dipecat karena Dukung Jokowi-JK

Kompas.com - 21/05/2014, 16:49 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku siap menampung para kader Partai Golkar yang dipecat karena mendukung pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Dia mengaku menghargai hak setiap warga negara untuk berpolitik.

"Kesempatan, hak politik ada, saya pikir kita menghargai, ketika rakyat tidak mendapat tempat untuk mempertahankan prinsipnya, kita bisa memahami," ujar Paloh di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Rabu (21/5/2014).

Paloh pun menyayangkan kondisi dinamika internal Golkar yang kian bergejolak hanya karena kadernya memiliki pandangan berbeda dengan keputusan partai. Menurutnya, hal seperti itu tidak sepatutnya terjadi di dalam internal partai sebesar Golkar.

"Harapan saya, Golkar sebagai partai politik cukup memahami jam terbang tinggi, mumpuni, harusnya mampu menjaga soliditasnya, karena kekuatannya di sana. Jika tidak, itu tanda-tanda buruk," ujarnya.

Sebelumnya, kader Partai Golkar terbelah. Kaum muda Golkar yang menamakan diri Forum Paradigma Gerakan Muda Indonesia mempertanyakan dukungan elite Partai Golkar terhadap Gerindra karena tidak sesuai aspirasi semua kader.

”Tiba-tiba kami dihadapkan pada kenyataan bahwa DPP Golkar mendukung Prabowo dengan adanya transaksi kursi menteri,” kata Ketua Badan Litbang DPP Golkar Indra J Piliang.

Tokoh Golkar lain yang ikut bergabung, yakni Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita, anggota Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu Golkar Andi Sinulingga, dan Wakil Sekjen Golkar Ace Hasan Syadzily. Jumlahnya mencapai 20 persen DPP Golkar.

Andi Sinulingga mengatakan, dari awal mereka berkomitmen mendukung Aburizal. ”Tetapi, dengan perkembangan situasi kami dukung Pak JK, cawapres dari Joko Widodo,” ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Jenderal (Purn) Luhut Pandjaitan juga menyatakan tetap mendukung Jokowi-JK. Alasannya, Jokowi tegas dan sederhana.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, partainya akan lebih dulu memberikan peringatan kepada kader-kader yang berseberangan. Jika para pendukung Jokow-JK di Partai Golkar itu tetap menyatakan dukungannya, maka sanksi pemecatan menanti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Amien Rais Datangi Kompleks Parlemen, Silaturahim Kebangsaan dengan Pimpinan MPR

Amien Rais Datangi Kompleks Parlemen, Silaturahim Kebangsaan dengan Pimpinan MPR

Nasional
Hadir di Sidang SYL, Ahmad Sahroni Diminta Surya Paloh Ungkap yang Diketahui

Hadir di Sidang SYL, Ahmad Sahroni Diminta Surya Paloh Ungkap yang Diketahui

Nasional
KPK Sentil Komisi Kejaksaan: Enggak Perlu Masuk 'Pekarangan' Lembaga Lain

KPK Sentil Komisi Kejaksaan: Enggak Perlu Masuk "Pekarangan" Lembaga Lain

Nasional
Komnas Perempuan Desak DKPP Sanksi Tegas Komisioner KPU yang Terlibat Pelecehan Seksual

Komnas Perempuan Desak DKPP Sanksi Tegas Komisioner KPU yang Terlibat Pelecehan Seksual

Nasional
Jokowi Akan Berkantor di IKN Awal Juli, Masih Nunggu Ketersediaan Air

Jokowi Akan Berkantor di IKN Awal Juli, Masih Nunggu Ketersediaan Air

Nasional
Soal Kaesang Maju Pilkada Jakarta, Respons Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution

Soal Kaesang Maju Pilkada Jakarta, Respons Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution

Nasional
Jokowi Bandingkan Kualitas Udara: Jakarta 176, IKN Pasti Sekitar 20

Jokowi Bandingkan Kualitas Udara: Jakarta 176, IKN Pasti Sekitar 20

Nasional
Bhayangkari Polri Gelar Kemala Run 2024 di BSD, Ada Kategori Anak dan Penyandang Disabilitas

Bhayangkari Polri Gelar Kemala Run 2024 di BSD, Ada Kategori Anak dan Penyandang Disabilitas

Nasional
Soal Izin Tambang Ormas, Jokowi: Badan Usahanya yang Diberikan, Persyaratannya Ketat

Soal Izin Tambang Ormas, Jokowi: Badan Usahanya yang Diberikan, Persyaratannya Ketat

Nasional
DPR Dukung Haji Tanpa Visa Resmi Diharamkan

DPR Dukung Haji Tanpa Visa Resmi Diharamkan

Nasional
Jokowi Tak Khawatir Mundurnya Kepala Otorita Ganggu Investasi Asing di IKN

Jokowi Tak Khawatir Mundurnya Kepala Otorita Ganggu Investasi Asing di IKN

Nasional
Respons PBNU, Muhammadiyah, PGI, dan PHDI soal Izin Kelola Tambang untuk Ormas

Respons PBNU, Muhammadiyah, PGI, dan PHDI soal Izin Kelola Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Karena Alasan Pribadi

Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Karena Alasan Pribadi

Nasional
Jokowi Resmikan Pembangunan Kantor BTN di IKN

Jokowi Resmikan Pembangunan Kantor BTN di IKN

Nasional
Polisi Tangkap 2 WNI yang Fasilitasi Buronan Paling Dicari Thailand Chaowalit Thongduang

Polisi Tangkap 2 WNI yang Fasilitasi Buronan Paling Dicari Thailand Chaowalit Thongduang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com