Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Massa Salah Alamat, Deklarasi Buruh Dukung Jokowi-JK Batal

Kompas.com - 20/05/2014, 20:29 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Deklarasi relawan dari bakal calon presiden dan calon wakil presiden, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN), batal digelar pada Selasa (20/5/2014) sore ini. Alasannya, ada kesalahan koordinasi dari pengurus SPN yang mengoordinasi acara deklarasi tersebut, yakni massa salah alamat soal lokasi deklarasi.

"Tadi sudah banyak massanya, tapi mereka salah alamat," ujar Ketua Umum DPP SPN Iwan Kusmawan, saat memberikan konferensi pers di Posko Aliansi Rakyat Merdeka, Jalan Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2014) petang.

Menurut Iwan, hari ini SPN menjadwalkan dua agenda aksi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Keuangan. Sore harinya, massa SPN seharusnya mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Jokowi-JK. Akan tetapi, kata Iwan, saat menuju Kemenkeu, rombongan massa SPN yang berjumlah 1.500 orang salah melakukan koordinasi sehingga rombongan justru menuju Gedung Komisi Pemilihan Umum. Iwan mengaku ada kesalahan koordinasi dengan aparat keamanan.

"Saya enggak tahu gimana ceritanya, tapi rombongan malah menuju KPU," ujarnya.

Meski ada kesalahan koordinasi, Iwan menyatakan tidak ada penyusup dalam aksi SPN hari ini. Para buruh pun sudah meninggalkan rombongan dan kembali ke daerahnya masing-masing di sekitar Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Iwan mengatakan, acara deklarasi SPN untuk menjadi relawan Jokowi-JK akan dijadwal ulang pada Kamis (22/5/2014) mendatang dengan jumlah massa yang sama besarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Nasional
KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi 'Zonk' karena Koruptor Makin Pintar

KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi "Zonk" karena Koruptor Makin Pintar

Nasional
Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Nasional
Pimpinan KPK Sebut OTT 'Hiburan' agar Masyarakat Senang

Pimpinan KPK Sebut OTT "Hiburan" agar Masyarakat Senang

Nasional
Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Nasional
Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Nasional
Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Nasional
Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi 'Online' Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi "Online" Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Nasional
KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

Nasional
Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Nasional
Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Nasional
Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus 'Vina Cirebon'

Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Nasional
Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com