Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bangun Koalisi Ramping, PDI-P Siap Terima Kritik

Kompas.com - 29/04/2014, 18:37 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristanto tidak khawatir koalisi ramping yang dirancang PDI-P akan mempersulit jalan pemerintahan mendatang seandainya partai tersebut menang dalam pemilu. Sebaliknya, Hasto menilai bahwa semakin banyak partai oposisi akan semakin baik bagi pemerintah untuk mendapatkan masukan maupun kritik.

"Ketika PDI-P dipercaya rakyat nanti, kami memberikan tempat untuk partai politik yang menyatakan diri, karena kesadaran membangun demokrasi yang sehat untuk berada di luar pemerintahan, untuk mengawasi, memberikan masukan dan kritik, melakukan check and balances," kata Hasto di Media Center JKW4P, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2014).

Hasto mengatakan, partainya tidak mau membangun koalisi seperti yang dibangun oleh Partai Demokrat selama 10 tahun pemerintahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Hasto mengakui, koalisi besar memang membuat program pemerintah berjalan lancar. Namun, menurutnya, tidak sedikit dari program-program itu yang tidak bersifat pro terhadap rakyat kecil. Hasto menilai, hal itu bisa terjadi karena program diambil sendiri tanpa mempertimbangkan kritik dan masukan dari partai oposisi.

"Kami belajar betul dengan koalisi yang lalu. Jadi, koalisi kita ini tidak akan terjebak ke dalam mayoritas tunggal yang hanya mementingkan pada dominasi kekuasaan dibanding agenda pemerintahan yang pro rakyat," ujarnya.

Oleh karena itu, PDI-P masih tetap akan berkoalisi dengan Partai Nasdem yang sudah setuju untuk tidak bagi-bagi kursi dalam pemerintahan. Jika ada partai lain yang mempunyai komitmen seperti itu, Hasto menyatakan bahwa partainya siap menerima.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com