Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutan: Demokrat Harus Buat Poros Baru Biar Bergengsi

Kompas.com - 27/04/2014, 14:12 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anjloknya perolehan suara Partai Demokrat berdasarkan hasil hitung cepat tak memadamkan semangat untuk tetap bersaing di Pemilu Presiden 2014. Kini muncul usulan agar Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono membuat poros baru untuk bersaing di arena pilpres.

Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mengatakan, dirinya yakin SBY masih menjadi figur penentu dalam lika-liku koalisi di pilpres. Dengan begitu, ia menganggap masih sangat realistis jika Demokrat membentuk poros baru bersama beberapa partai untuk mengusung satu calon capres dan cawapres.

"Semua ingin tahu SBY arahnya ke mana. Kalau mau bergengsi ya buat poros baru," kata Sutan, di sela-sela acara debat antarkandidat Konvensi Capres Demokrat, di Hotel Grand Sahid Jakarta, Minggu (27/4/2014).

Ketua Komisi VII DPR itu melanjutkan, partainya memiliki pengalaman memenangkan pilpres di dua periode. Bahkan di 2004, Demokrat menang walaupun perolehan suara di pileg hanya sekitar tujuh persen. "Maka kita harus berkreasi, membangun kekuatan," ujarnya.

Salah satu caranya, ungkap Sutan, adalah dengan memaksimalkan kegiatan konvensi. Ia mendorong agar komite konvensi menyelesaikan tugas dan menentukan pemenangnya untuk ditawarkan pada partai yang akan diajak berkoalisi.

Sutan yakin, dari 11 kandidat konvensi ada seorang kandidat yang memiliki kompetensi untuk diusung sebagai calon pemimpin. Kalaupun meleset dari rencana semula mengusung capres, strateginya dapat diubah dengan mengusung pemenang konvensi menjadi cawapres.

"Konvensi harus final, yang jelas ada pemenangnya. Mau jadi capres atau cawapres yang penting ada pendidikan politiknya. Pemenangnya bisa dihibahkan ke partai lain," ucapnya.

Seperti diberitakan, Demokrat masih terus memetakan peluang koalisi dalam menghadapi pilpres. Komunikasi politik terus dilakukan dengan sejumlah partai. Kemungkinan besar, sikap resminya baru akan diputuskan setelah hasil akhir pileg disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Nasional
PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

Nasional
PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Nasional
PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Nasional
Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com