Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Harus Pikir Ulang Tawarkan Muhaimin Jadi Cawapres

Kompas.com - 15/04/2014, 21:25 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pasca-pemilihan legislatif, muncul wacana Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mengusung ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, sebagai calon wakil presiden yang akan diajukan ke partai mitra koalisi. Wacana ini muncul menyusul perolehan suara PKB yang diprediksi hasil hitung cepat sejumlah lembaga mengalami lonjakan signifikan di kisaran 9-10 persen. Sebelumnya, PKB menggadang tiga nama sebagai kandidat bakal capresnya, yaitu Jusuf Kalla, Mahfud MD, dan Rhoma Irama.

Pengamat politik dari Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, menilai, munculnya wacana Muhaimin sebagai cawapres ialah karena sejak awal ia memang menunjukkan keinginan untuk itu. Tiga nama kandidat bakal capres yang didengungkan, menurut Boni, hanya dimanfaatkan untuk pemulihan citra PKB.

"Dari awal kita sudah tahu itu, pengusungan tiga tokoh itu hanya untuk memulihkan citra," kata Boni, di Jakarta, Selasa (15/4/2014).

Menurut Boni, Rhoma digunakan untuk menggalang suara masyarakat menengah ke bawah dan kalangan tradisional. Sementara, Mahfud untuk menggalang dukungan dari umat Islam, terutama suara kaum NU yang mulai hilang pasca konflik Muhaimin dengan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Adapun, Jusuf Kalla, menurutnya digunakan untuk menyaring suara masyarakat menengah ke atas dan kaum terpelajar.

Boni menilai, strategi itu berhasil karena suara PKB mengalami kenaikan signifikan. Pasca-pemilihan legislatif, mereka yang mendukung Muhaimin sebagai bakal cawapres berpendapat, tiga nama sebelumnya digadang sebagai capres sehingga jika PKB mengusung cawapres, dibutuhkan nama baru.

"Menurut saya tidak signifikan dan pragmatis jika mengusung Imin sebagai cawapres. Dia tidak boleh ambisius" kata Boni.

Menurut Boni, jika PKB akhirnya menawarkan Muhaimin sebagai cawapres ke partai lain, peminatnya tidak akan terlalu banyak. Sementara, elektabilitas dan popularitas Muhaimin dinilai masih rendah.

"PDI-P juga tidak akan mau koalisi kalau cawapresnya Muhaimin," ujar Boni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Peringatkan Israel untuk Berhenti Serang Palestina

Jokowi Peringatkan Israel untuk Berhenti Serang Palestina

Nasional
Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

Nasional
Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024, Beri Isyarat Anggaran Cukup

Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024, Beri Isyarat Anggaran Cukup

Nasional
Diksi 'Ancaman Keamanan’ dalam RUU Polri Dianggap Tak Jelas

Diksi 'Ancaman Keamanan’ dalam RUU Polri Dianggap Tak Jelas

Nasional
Jokowi Minta Pancasila Disosialisasikan Sesuai Gaya Generasi Z hingga Milenial

Jokowi Minta Pancasila Disosialisasikan Sesuai Gaya Generasi Z hingga Milenial

Nasional
Beri Amanat Harlah Pancasila, Megawati Sebut Pemimpin Tak Boleh Lari dari Tanggung Jawab

Beri Amanat Harlah Pancasila, Megawati Sebut Pemimpin Tak Boleh Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Megawati Ungkap Alasan Peringati Harlah Pancasila di Ende

Megawati Ungkap Alasan Peringati Harlah Pancasila di Ende

Nasional
Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta 2024, Mahfud: Silakan Saja

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta 2024, Mahfud: Silakan Saja

Nasional
Putusan MA soal Usia Kepala Daerah Dinilai Bikin Syarat Pencalonan Pilkada Tak Adil dan Seragam

Putusan MA soal Usia Kepala Daerah Dinilai Bikin Syarat Pencalonan Pilkada Tak Adil dan Seragam

Nasional
KPU Disebut Bisa Tunda Pemberlakuan Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KPU Disebut Bisa Tunda Pemberlakuan Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Jokowi Klaim Produksi Minyak Blok Rokan Lebih Tinggi Setelah Dikelola Pertamina

Jokowi Klaim Produksi Minyak Blok Rokan Lebih Tinggi Setelah Dikelola Pertamina

Nasional
Menkominfo Sebut MWC 2024 Berpeluang Jadi Showcase Ekosistem Telekomunikasi Nasional

Menkominfo Sebut MWC 2024 Berpeluang Jadi Showcase Ekosistem Telekomunikasi Nasional

Nasional
Moeldoko Bicara soal Tapera, Sebut Tak Akan Ditunda dan Bantah untuk Danai IKN

Moeldoko Bicara soal Tapera, Sebut Tak Akan Ditunda dan Bantah untuk Danai IKN

Nasional
Tak Hadiri Upacara Hari Lahir Pancasila di Ende, Megawati Disebut Sedang Kurang Sehat

Tak Hadiri Upacara Hari Lahir Pancasila di Ende, Megawati Disebut Sedang Kurang Sehat

Nasional
Hasto Kristiyanto Gantikan Megawati Bacakan Amanat Upacara Hari Lahir Pancasila di Ende NTT

Hasto Kristiyanto Gantikan Megawati Bacakan Amanat Upacara Hari Lahir Pancasila di Ende NTT

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com