Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Perlu Gandeng Golkar dan PKB

Kompas.com - 06/04/2014, 18:57 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Meski sedang populer karena keberadaan Joko Widodo, PDI Perjuangan dinilai tetap perlu koalisi kecil untuk menciptakan stabilitas politik. Pengamat politik Andrinof Chaniago menyarankan PDI-P menggandeng Golkar dan PKB. Kedua partai tersebut dinilai memiliki pemilih yang cukup tinggi.

"Tidak perlu koalisi besar. Saya rasa koalisi tiga partai aja cukup. Mungkin PDI-P, Golkar, dan PKB bisa," ujar Andrinof saat dihubungi, Minggu (6/4/2014).

Berdasarkan survei yang diluncurkan Jaringan Suara Indonesia di kantor JSI di bilangan Kalibata, Jakarta Selatan, elektabilitas Partai Golkar berada di posisi kedua dengan 15,4 persen. Sementara PKB berada di posisi kelima dengan 6,7 persen.

Andrinof menilai, PDI-P perlu menggandeng partai Islam untuk berkoalisi karena sifatnya yang majemuk. Partai Islam dinilainya memiliki kekuatan pada visi yang dapat merangkul umat beragama.

Jika tiga partai tersebut berkoalisi, Andrinof memperkirakan, perolehan suara 50 persen tidak akan sulit didapat.

"Itu pentingnya berkoalisi. Satunya dengan nasionalis populer dan satu lagi partai Islam," kata Andrinof.

Berdasarkan hasil survei Jaringan Suara Indonesia, PDI-P mendapatkan 21,2 persen, Partai Golkar dengan 15,4 persen, Partai Gerindra dengan 10,1 persen, Partai Demokrat dengan 7,7 persen, PKB dengan 6,7 persen, PAN 5,5 persen, Partai Hanura 5,3 persen, PPP 4,6 persen, Partai Nasdem 3,8 persen, PKS 3,7 persen, serta PKPI dan PBB masing-masing 0,8 persen. Sebanyak 12 persen responden memilih golput dan potensi suara tidak sah sebesar 2,5 persen.

Survei dilakukan pada 24-30 Maret 2014, menggunakan teknik multistage random sampling. Jumlah responden sebanyak 1.200 dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Dalam survei tersebut, margin of error sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com