Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal SBY dan Ibas, Nazaruddin Enggan Menjawab Tegas

Kompas.com - 04/04/2014, 23:12 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, enggan menjawab tegas ketika ditanya soal informasi yang disampaikan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengenai uang 200.000 dollar AS yang diterima Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

Kepada wartawan, Jumat (4/4/2014), mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu melayangkan senyum. Bukan menjawab tegas, Nazaruddin kembali menyampaikan bahwa Anas pengendali Grup Permai.

"Yulianis itu semua menjalankan perintah Anas, saya bendahara, ketum (adalah) Anas. Permai, owner utama (adalah) Anas. Saya bendaharanya," kata Nazaruddin di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, seusai diperiksa sebagai saksi Anas dalam perkara dugaan korupsi Hambalang.

Sebelumnya, Yulianis, yang pernah menjadi wakil direktur keuangan di Grup Permai, membenarkan adanya aliran uang 200.000 dollar AS untuk Ibas dari kas Grup Permai. Belum diketahui apakah uang 200.000 dollar AS yang disebutkan Yulianis ini sama dengan yang disampaikan pengacara Anas belakangan ini.

Pengacara Anas, Firman Wijaya, tidak menjelaskan, uang yang diterima Ibas itu terkait dengan apa. Dia hanya mengatakan, Ibas menerima uang itu di Jalan Ciasem. Nazaruddin juga tidak menjawab secara gamblang saat diajukan pertanyaan oleh wartawan seputar uang muka Toyota Harrier.

Pihak Anas menyebut, uang muka Harrier berasal dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara itu, menurut KPK, uang muka pembelian mobil itu bukan dari SBY. Menurut data dan informasi yang diperoleh KPK, uang itu berasal dari kas Grup Permai, perusahaan milik Nazaruddin.

Kepada wartawan, malam ini, Nazaruddin menjawab bahwa masalah pembelian Harrier ini sudah diverifikasi. Pembayarannya dilakukan dengan cek. "Soal Harrier sudah diverifikasi. Pembayaran cuma pakai cek. Nanti dijelaskan," ucap Nazaruddin.

Terkait tudingan Anas ini, tim pengacara keluarga SBY sudah membantahnya. Ketua tim kuasa hukum SBY dan keluarga, Palmer Situmorang, mengatakan bahwa tudingan Anas soal uang Harrier dari SBY itu cerita lama. Palmer pun mengatakan, pihaknya akan mempelajari dulu apakah tudingan Anas termasuk fitnah sehingga perlu ditindaklanjuti atau tidak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com