JAKARTA, KOMPAS.com – Kasus politik uang mendominasi dugaan pidana pemilu yang diteruskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Dari 13 kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu yang diterima, lima di antaranya terkait politik uang.
Kepala Bagian Penerangan Umum Humas Polri Kombes Pol Agus Rianto mengungkapkan, selain politik uang, penggunaan kendaraan dinas pada saat kampanye menempati posisi kedua pelanggaran yang diteruskan. Pelanggaran lain yang diteruskan seperti kampanye di luar jadwal, kampanye di tempat terlarang, pencopotan atribut partai politik tertentu oleh kader partai lain serta keikutsertaan pegawan negeri sipil saat kampanye.
Agus menambahkan, dari 13 kasus yang diteruskan, 12 kasus di antaranya masuk tahap penydikan. Sementara, satu kasus lainnya dinyatakan lengkap.
Berdasarkan catatan kepolisian, hingga saat ini pelaksanaan kampanye terbuka oleh partai politik sebanyak 13.702 kali. Sedangkan, surat tanda terima pemberitahuan (STTP) yang dikeluarkan sebagai salah satu syarat pelaksanaan kampanye terbuka mencapai 9.681 lembar.
Terkini Lainnya
![[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah](https://asset.kompas.com/crops/Jg_ZZJWEVRExmY0RnyJ8XzRX2fU=/0x0:0x0/177x117/data/photo/2024/06/03/665d5886f29e4.jpg)
![[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi](https://asset.kompas.com/crops/FrqZCiDa7IjmJ9V-1AAWHed_BAs=/208x72:1072x648/177x117/data/photo/2024/03/18/65f801638dfed.jpg)
Terpopuler
Now Trending
