Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buruh Migran Malas "Nyoblos" karena Pemilu Tak Bawa Perubahan

Kompas.com - 01/04/2014, 20:44 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Buruh migran Indonesia di Hong Kong menilai rendahnya partisipasi warga negara Indonesia (WNI) di Hong Kong dalam Pemilu Legislatif 2014, Minggu (30/3/02014), disebabkan oleh kurangnya sosialisasi oleh panitia pemilihan luar negeri (PPLN) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). Selain itu, buruh migran juga menganggap pemilu tidak banyak membawa dampak positif bagi mereka.

"Sosialisasi masih kurang. Pendataan KJRI juga tidak maksimal," ujar Fera Nuraini, buruh migran Indonesia di Hong Kong, melalui surat elektronik yang diterima wartawan, Selasa (1/4/2014).

Ia mengatakan, sebagian besar buruh migran masih tidak peduli terhadap partai politik dan calon anggota legislatif (caleg). Menurutnya, kebanyakan buruh migran tidak percaya pemilu bisa membawa perubahan baik.

Selain itu, beberapa buruh migran enggan datang ke Lapangan Victoria Park yang merupakan lokasi tempat pemungutan suara (TPS). Selain karena jaraknya jauh, kata Fera, buruh migran juga malas melowongkan waktu liburnya untuk kegiatan yang dinilai tidak akan begitu membawa manfaat.

Fera menilai, upaya dari pihak KJRI juga belum maksimal, terutama terkait pendataan pemilih. Hal itu dibuktikan dari 7.000 orang yang menggunakan suaranya di TPS, 4.000 di antaranya tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN). Oleh karenanya, Fera berharap pada pemilihan presiden nanti dapat dilakukan pendataan DPTLN ulang.

Buruh migran juga menginginkan agar mereka diberi kesempatan pada waktu yang sama untuk menggunakan hak pilihnya meski tidak terdaftar dalam DPTLN. Dengan begitu, pemilih tidak perlu menunggu hingga pukul 15.00-17.00 untuk bisa mencoblos.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Minta Basuki-Raja Juli Antoni Jamin Pembangunan IKN Tetap Cepat

Jokowi Minta Basuki-Raja Juli Antoni Jamin Pembangunan IKN Tetap Cepat

Nasional
Basuki Sebut Rencana Jokowi Berkantor di IKN Tetap On Schedule Meski Kepala Otorita Mundur

Basuki Sebut Rencana Jokowi Berkantor di IKN Tetap On Schedule Meski Kepala Otorita Mundur

Nasional
Basuki Bantah Kepala Otorita IKN Mundur karena Upacara 17 Agustus

Basuki Bantah Kepala Otorita IKN Mundur karena Upacara 17 Agustus

Nasional
SYL Tilap Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan hingga 50 Persen

SYL Tilap Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan hingga 50 Persen

Nasional
Profil Bambang Susantono, 2 Tahun Jabat Kepala Otorita IKN

Profil Bambang Susantono, 2 Tahun Jabat Kepala Otorita IKN

Nasional
Sempat Jadi Pengacara SYL, Febri Diansyah Dapat Uang Honor Rp 800 Juta

Sempat Jadi Pengacara SYL, Febri Diansyah Dapat Uang Honor Rp 800 Juta

Nasional
Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Nasional
Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak sampai Desember

Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak sampai Desember

Nasional
Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kamar SYL

Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kamar SYL

Nasional
PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

Nasional
Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Nasional
Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Nasional
Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Survei Litbang "Kompas": 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com