Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Transaksi Tunai Meningkat Jelang Pemilu

Kompas.com - 27/03/2014, 22:06 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Pemeriksaan dan Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan, jumlah transaksi keuangan tunai cenderung meningkat menjelang pemilihan umum. Ada korelasi antara aktivitas politik dan transaksi keuangan.

"Yang mau disampaikan, ada korelasi antara aktivitas politik dengan aktivitas transaksi keuangan. Itu yang tergambar dari laporan (yang diterima PPATK)," kata Ivan di Jakarta, Kamis (27/3/2014).

Menurut data PPATK, terjadi pergerakan nilai transaksi tunai sekitar 145 persen dari tahun 2003 hingga 2004. Kemudian menjelang Pemilu 2009, atau dalam kurun waktu 2008-2009, terjadi pergerakan transaksi keuangan tunai yang meningkat sekitar 125 persen.

"145 persen itu transaksi keuangan yang dilaporkan kepada KPK dilihat dari periode sebelumnya. Contoh 2008, ada 10.000, kemudian naik menjadi 23.000 sekian. Anomali itu tidak pernah terjadi dibandingkan dengan periode sebelumnya," ujar Ivan.

Sementara itu untuk periode 2013-2014, Ivan mengatakan, PPATK belum mendapatkan data pasti mengenai transaksi tunai tersebut. Dia juga mengatakan, PPATK mengikuti transaksi yang berkaitan dengan politisi tertentu selama masa kampanye. Namun, Ivan enggan mengungkapkan lebih detail mengenai penelusuran PPATK terkait politikus ini.

"Kita sudah sangat cermat mengikuti transaksi dari nama-nama yang kita peroleh dari Bawaslu, KPU, sumber lainnya," ujarnya.

Transaksi yang berkaitan dengan politisi tersebut, menurut Ivan, nilainya bervariasi mulai dari  ratusan juta hingga ratusan miliar. Ivan menilai transaksi mencurigakan ini bisa mengindiksikan dugaan tindak pidana korupsi.

"Bisa dalam posisi dia terima gratiifikasi atau dia manfaatkan anggaran daerah ataupun pemerintah untuk kepentingan diri sendiri. Transaksi di rekening pribadi atau rekening keluarga dengan sumber dana yang seharusnya dia kelola," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com