Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Ibas Sekjen Gue, Mantap Punya, Bersih!

Kompas.com - 12/03/2014, 19:58 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR asal Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, meyakini bahwa Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas tidak menerima uang dari Kongres Partai Demokrat 2010. Ruhut pun melayangkan pujian untuk putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

"Ibas Baskoro, sekjen gue. Mantap punya. Bersih. Tidak ada kaitannya. Karena itu, sampai sekarang enggak dipanggil KPK," kata Ruhut seusai diperiksa KPK, Rabu (12/3/2014).

Hari ini, Ruhut diperiksa KPK terkait aset-aset yang dimiliki mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Menurut Ruhut, Ibas tak perlu diperiksa oleh KPK sebagai saksi untuk mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dalam kasus dugaan gratifikasi Hambalang. Ia mengatakan, dugaan aliran dana Hambalang ke Kongres Partai Demokrat tidak berkaitan dengan Ibas, yang pada kongres di Bandung itu berperan sebagai steering commitee (SC).

"Ya, enggaklah. Yang tahu perlu atau enggak, KPK. Kita hormati proses hukum," kata Ruhut.

Sementara itu, Anas menilai KPK perlu memeriksa Ibas jika ingin mengusut dugaan aliran dana pada Kongres Partai Demokrat. Sebab, Ibas adalah SC dan merupakan tim sukses salah satu kandidat ketua umum Partai Demokrat saat itu. Nama Ibas juga pernah disebut oleh mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis, ketika diperiksa terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi proyek Hambalang yang melibatkan Anas.

Menurut Yulianis, ada catatan keuangan Grup Permai yang menyebutkan bahwa terdapat aliran dana 200.000 dollar AS ke Ibas. Dana tersebut, kata Yulianis, berkaitan dengan pelaksanaan Kongres Partai Demokrat 2010.

Kepada wartawan, Yulianis menyebut bahwa uang 200.000 dollar AS itu berasal dari proyek bermasalah di Grup Permai. Seperti diketahui, KPK juga tengah mendalami keterkaitan antara penyelenggaraan Kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010 dan gratifikasi yang diduga diterima Anas. Diduga, ada aliran dana BUMN ke kongres tersebut. Aliran dana itu diduga mengalir untuk pemenangan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum.

Dalam dakwaan mantan pejabat Kemenpora, Deddy Kusdinar, Anas disebut mendapat Rp 2,21 miliar dari PT Adhi Karya untuk keperluan Kongres Partai Demokrat. Untuk mendalami dugaan itu, KPK pernah memanggil sejumlah kader Partai Demokrat untuk diperiksa sebagai saksi, di antaranya Sutan Bhatoegana, Ruhut Sitompul, Saan Mustopa, Ramadhan Pohan, dan Marzuki Alie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei Litbang 'Kompas': Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Survei Litbang "Kompas": Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Nasional
Survei Litbang “Kompas': Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Survei Litbang “Kompas": Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Nasional
Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com