Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilih Caleg Bersih

Kompas.com - 07/03/2014, 08:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemilihan umum strategis untuk mengisi jabatan-jabatan politik dengan mereka yang lebih bersih, mampu, dan punya rekam jejak bagus. Masyarakat diimbau tidak memilih calon anggota legislatif yang terindikasi korupsi atau tidak memiliki semangat antikorupsi yang kuat.

Harapan tersebut disampaikan Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan dalam diskusi ”Program Pemilu Berintegritas 2014: Pilih yang Jujur” di KPK, Kamis (6/3). Diskusi antara lain dihadiri Ketua KPK Abraham Samad dan Puteri Indonesia Elvira Devinamira.

Abraham menegaskan, pemilu berintegritas dapat dicapai jika penyelenggara pemilu, peserta, dan pemilih profesional, jujur, dan independen. Pemilih harus jujur pada hati nurani dan jangan mudah dipengaruhi politik uang. Masyarakat hendaknya memilih caleg dengan rekam jejak bagus, bertanggung jawab, dan bersih.
Hak tunanetra

Ketua Ikatan Alumni Wyata Guna Suhendar mengatakan, 1,7 juta lebih pemilih tunanetra terancam kehilangan hak pilih pada Pemilu 2014. ”Saat KPU memutuskan tak menyediakan template braille, sejak itulah hak demokrasi kaum tunanetra mati,” kata Suhendar di DPR, Jakarta.

Ketua Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Jawa Barat Yudi Sofyar mempertanyakan KPU yang tidak menyediakan alat bantu bagi tunanetra.

Menjawab ini, Komisioner KPU, Sigit Pamungkas, mengatakan, KPU hanya akan menyediakan template braille dalam pemilihan DPD dan pemilihan presiden. Untuk pemilu legislatif, tak bisa diterapkan karena banyak kendala teknis. ”Ketika pemilu legislatif, mereka akan dibantu petugas di TPS atau orang yang bisa dipercaya,” kata Sigit.

Terkait pengawasan pemilu, Bawaslu menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengikutsertakan mahasiswa dalam pengawasan pemungutan suara. ”Sharing anggaran, 50-50,” kata Ketua Bawaslu Muhammad.
Audit Independen

Untuk membangun keamanan jaringan teknologi informasi (TI), setelah gagal menggandeng Lembaga Sandi Negara, KPU menggandeng Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII). Penunjukan ID-SIRTII menimbulkan banyak pertanyaan karena sangat terlambat.

”Kami siap membantu secara penuh untuk kepentingan nasional,” kata Ketua ID-SIRTII Rudi Luminto. Untuk memastikan TI KPU aman, ID-SIRTII akan melakukan drill test dan penetration test. ID-SIRTII juga siap menyiapkan skema disaster recovery center.

Terkait pemilu, komunitas TI menyuarakan pentingnya audit independen terhadap TI pemilu yang selama ini tidak ada. (IAM/ATO/NTA/A13/AMR)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawa Air Zamzam Dalam Koper ke Indonesia, Jemaah Haji Bisa Kena Denda Rp 25 Juta

Bawa Air Zamzam Dalam Koper ke Indonesia, Jemaah Haji Bisa Kena Denda Rp 25 Juta

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Survei Litbang "Kompas": Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Nasional
Survei Litbang “Kompas': Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Survei Litbang “Kompas": Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Nasional
Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com