Aceh Perlu Penanganan Khusus atau Terjadi Kontak Senjata

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat TB Hasanuddin mengkhawatirkan kondisi keamanan di Aceh menjelang Pemilu 2014. Hasanuddin mengaku khawatir akan terjadi konflik yang akhirnya berujung pada kontak senjata.

"Masih ada ratusan atau bahkan ribuan pucuk senjata disimpan di hutan. Jadi penanganan tidak hanya oleh Polri, tapi TNI juga harus turun," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2014).

Hasanuddin khawatir terjadi konflik antara kader partai lokal dan partai nasional. Menurutnya, partai lokal Aceh saat ini tidak memiliki kekuatan yang cukup sehingga rentan merasa tersaingi.

"Saya sangat menghawatirkan perkembangan di Aceh ini. Berdasarkan laporan intelijen cukup menghawatirkan. Menjelang 9 April 2014, memang situasi tidak kondusif saya sudah kroscek itu. Ada rivalitas antara partai daerah dan partai nasional," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Hasanuddin mengatakan, konflik yang terjadi belakangan ini masih dalam skala kecil. Namun, jika tidak ditangani dengan baik, konflik itu bisa menjadi besar dan masif. "Konfliknya berasal dari konflik pileg. Ada gesekan antarcalon. Dan gesekan itu terjadi di daerah yang banyak memegang senjata," ujarnya.

Oleh karena itu, Hasanuddin berharap Aceh ditangani secara khusus. Menurutnya, Aceh tidak bisa ditangani seperti daerah-daerah yang lainnya.

"Melihat pengalaman yang dulu pilkada saja gagal. Sekali lagi, Aceh harus mendapat penanganan khusus. TNI harus turun. Kalau tidak ini akan berkembang kepada hal yang tidak di tempatnya. Sekali lagi senjata masih ada di tangan orang yang tidak berhak. Saya tau persis berapa senjata yang dikuasai, yang diproduksi, masih banyak," pungkas mantan Sekretaris Militer itu.

Menurut Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutarman, situasi keamanan di sejumlah daerah teridentifikasi cukup rawan, terutama di Aceh, disusul Papua dan Poso. Aceh tergolong paling rawan mengingat saat pemilihan kepala daerah lalu banyak terjadi penembakan terhadap pendatang dan intimidasi menghadirkan ketakutan di masyarakat. Teror juga mulai terjadi menjelang pemilu dengan adanya peristiwa perusakan kantor Partai Nasdem dan penembakan caleg di Aceh.

Teror perusakan kantor dan penembakan di Aceh juga disinggung dalam rapat kabinet terbatas. Menurut Sutarman, dalam penyerangan kantor Partai Nasdem, polisi telah mengidentifikasi dua pelaku. Sementara untuk penembakan yang terjadi Minggu lalu, polisi masih terus menyelidiki.

Untuk mengembalikan situasi keamanan di Aceh, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman menyarankan agar polisi melakukan razia senjata di sana secara terus-menerus. Hal ini penting agar tidak ada lagi intimidasi menjelang pelaksanaan pemilu. Sementara partai politik di Aceh juga perlu mengedukasi pendukungnya agar tidak melakukan intimidasi ataupun kekerasan.

Kepala Polisi Daerah Aceh Brigadir Jenderal (Pol) Husein Hamidi, yang baru menggantikan Inspektur Jenderal Herman Effendi, di Banda Aceh, kemarin, berjanji menjaga keamanan menjelang dan saat Pemilu Legislatif 9 April di Aceh. Ia akan menindak tegas semua pelanggar hukum, termasuk pelaku kekerasan terkait pemilu.