JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Keuangan menolak permintaan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mempercepat pengadaan persenjataan. Alasannya, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014.

”Kontrak pembelian F16 dan helikopter Apache bisa terancam wanprestasi karena kita tidak bayar,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin, Senin (24/2/2014), seusai rapat dengan Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kemenhan.

Ia mengatakan, rapat tertutup tersebut membahas usulan dana tambahan yang diajukan Kementerian Pertahanan. Anggaran ini untuk percepatan pembelian persenjataan. ”Selain dana on top sebesar Rp 27 triliun, dana tambahan Rp 2 triliun juga tidak bisa dipenuhi pemerintah,” kata Hasanuddin.

Anggaran untuk percepatan pemenuhan Kebutuhan Pokok Minimum adalah Rp 157 triliun untuk tahun 2010-2014. Sebanyak Rp 100 triliun sudah dipenuhi lewat APBN. Sisanya Rp 57 triliun dibagi sebagai tambahan dalam APBN Perubahan selama tahun 2010-2014. Dari Rp 57 triliun tersebut, masih tersisa Rp 29 triliun yang belum dipenuhi untuk APBN 2014.

Anggaran pemilu ditolak

Dalam rapat dengan Bappenas pekan lalu, TNI memberikan prioritas anggaran sebesar Rp 27 triliun. Namun, dalam rapat di Komisi I dengan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, pengajuan itu ditolak. Selain itu, tambahan anggaran pengamanan pemilu sebesar Rp 250 miliar juga ditolak.

Hasanuddin mengatakan, permasalahannya ada pada kontrak dengan negara yang menjual senjata ke Indonesia. Ia mencontohkan Amerika Serikat yang menurut rencana akan menjual helikopter Apache dan F16 bekas untuk Indonesia.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pihaknya masih akan membahas hal ini secara internal. Ia mengakui, kontrak-kontrak pembelian senjata sudah ditandatangani. Akibatnya, ketidaksediaan Kementerian Keuangan mengucurkan anggaran berakibat pada kontrak itu. ”Ini akan kami bahas internal pemerintah karena bergantung pada diplomasi juga,” katanya.

Purnomo mengatakan, belum bisa disebutkan kalau Rencana Strategis untuk Pemenuhan Kebutuhan Pokok Minimum TNI 2014 tak terpenuhi. Menurut dia, kesimpulan rapat menyatakan DPR menyerahkan pada pemerintah untuk mencari solusinya.

Untuk dana pemilu, Purnomo mengatakan, kebutuhan akan dana pengamanan untuk TNI bertugas selama pemilu akan berusaha dipenuhi pemerintah. (EDN)