Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem: Seharusnya LSI Minta Maaf dan Bubarkan Diri

Kompas.com - 03/02/2014, 22:18 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Partai Nasdem meminta kepada Lingkaran Survei Indonesia (LSI) agar meminta maaf kepada masyarakat karena dianggap tidak dapat memaparkan hasil survei sesuai kenyataan. Tak cukup meminta maaf, Nasdem menyebut LSI pantas untuk membubarkan diri.

Hal itu dikatakan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/2/2014). Patrice dimintai tanggapan rilis survei terakhir LSI bahwa elektabilitas Nasdem berada di urutan bawah.

Menurut Patrice, LSI kerap menyajikan hasil survei yang melenceng dari perkiraan. “Jadi, masyarakat sudah tidak percaya karena kesan tidak independen dan tendensius terlalu ketara. Terkesan sekali memaksakan untuk menggiring opini publik kepada parpol tertentu,” ujarnya.

Ia mencontohkan, ketika LSI melakukan survei elektabilitas pasangan Joko Widodo–Basuki Tjahaja Purnama saat Pilgub DKI dulu. Saat itu, tingkat elektabilitas Jokowi-Ahok hanya 14,4 persen, jauh di bawah elektabilitas pasangan Fauzi Bowo–Nachrowi yang mencapai 43,17 persen. Survei tersebut menyatakan bahwa pasangan Foke–Nara dapat memenangi Pilgub DKI dalam satu putaran.

Selain itu, Patrice menambahkan, banyak kandidat kepala daerah yang menggunakan jasa lembaga yang dipimpin Denny JA itu kalah dalam pilkada. Pasalnya, kata dia, riset yang dilakukan LSI tidak akurat.

Patrice mengaku bahwa Nasdem pernah melakukan survei tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga riset. Hasilnya, kata dia, tingkat kepercayaan publik terhadap LSI di peringkat 11 dari 12 lembaga riset yang disurvei.

“Kalau di Amerika, lembaga survei seperti itu, yang salah memaparkan hasil riset, pasti sudah meminta maaf kepada masyarakat dan membubarkan diri,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, LSI menyebut bahwa ada empat parpol yang terancam tak lolos ambang batas Parlemen sebesar 3,5 persen, salah satunya Nasdem. Keempat partai tersebut, versi LSI, adalah Partai Keadilan Sejahtera (2,2 persen), Partai Nasdem (2 persen), Partai Bulan Bintang (0,7 persen), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (0,5 persen).

LSI sebelumnya dikritik berbagai pihak setelah mengabaikan dua bakal capres terkuat untuk saat ini, yakni Jokowi dan Prabowo Subianto. LSI membuat indeks capres 2014 dengan tiga variabel, yakni capres yang dicalonkan tiga partai terbesar, capres yang menjadi struktur partai, dan capres hasil Konvensi Demokrat. LSI dinilai tengah menggiring opini publik untuk menguntungkan bakal calon presiden yang diusung Partai Golkar, Aburizal Bakrie alias Ical.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com