Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muncul PDI-P Pro Jokowi, Hasto Bantah Ada Perpecahan

Kompas.com - 03/02/2014, 07:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kader PDI Perjuangan mendirikan PDI Perjuangan Pro Jokowi (ProJo). Mereka menyatakan dukungannya agar PDI-P mengusung Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto membantah ada faksi di partainya dengan adanya ProJo.

"Apakah PDI-P terpecah? Tidak sama sekali. PDI Perjuangan memiliki kesadaran penuh bahwa menjadi capres dan cawapres harus melalui pertimbangan yang matang," ujarnya, saat dihubungi wartawan, Minggu (2/2/2014).

Hasto mengatakan, mekanisme kepartaian mengenai pencapresan sangat jelas. Menurutnya, seluruh kader sangat memahami mekanisme dan disiplin partai yang berlaku. Lebih lanjut, kata Hasto, dalam penentuan calon presiden tidak bisa hanya mempertimbangkan aspek popularitas.

"Kami sungguh belajar terhadap kepemimpinan Presiden SBY yang pada awalnya survei popularitas sangat tinggi, namun tidak mampu menyelesaikan masalah bangsa ini. Bahkan kondisi perekonomian makin parah, banjir impor pangan dimana-mana dan negara hadir (seolah) tanpa pemimpin," kata Hasto.

Menurutnya, konfigurasi kepemimpinan nasional harus dilakukan oleh tokoh-tokoh yang benar-benar memiliki kemampuan manajerial pemerintahan, dan punya agenda konkret di dalam mengatasi impor pangan dan  menciptakan kehidupan yang layak dengan cara menciptakan pekerjaan dan pemberantasan kemiskinan.

"Karena itulah capres dan cawapres bukan persoalan popularitas semata, namun bagaimana yang dicalonkan benar-benar hadir sebagai seorang pemimpin yang memahami realitas politik dan tantangan Indonesia yang tidak ringan," katanya.

Pro Jokowi hormati keputusan Mega

Koordinator Nasional PDI Perjuangan Pro Jokowi (ProJo), Budi Arie Setiadi mengatakan, meski mendukung Jokowi sebagai capres, ProJo tetap menghormati sepenuhnya hak Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum untuk menentukan calon presiden yang akan diusung partai.

Mereka meyakini bahwa Megawati akan memutuskan menunjuk Joko Widodo sebagai capres dari PDI Perjuangan.

"Kami sangat menghormati bahwa hak menentukan capres di PDIP adalah hak Ibu Megawati sebagai amanat kongres, sehingga kami tidak mempersoalkan hak itu. Kami hanya mengingatkan bahwa begitu banyak harapan rakyat pada Jokowi," ujar Budi, di Jakarta, Minggu (2/2/2014).

Budi mengatakan, pihaknya tidak meragukan kapasitas Megawati sebagai seorang politisi yang berpengalaman. Oleh karena itu, ia meyakini Mega tidak akan mengambil keputusan yang bertentangan dengan keinginan masyarakat dan justru merugikan partai.

"Ibu Mega itu politisi tulen, seorang negarawan, sudah makan asam garam, beliau tahu jokowi didukung oleh rakyat," katanya.

PDI-P ProJo dideklarasikan pada 21 Desember 2013. Organisasi ini diisi oleh para aktivis partai, kader, dan simpatisan partai, serta puluhan paguyuban warga daerah-daerah yang berdomisili di DKI Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istri Ungkap SYL Suka Marah jika Ia Masih Beli Tas

Istri Ungkap SYL Suka Marah jika Ia Masih Beli Tas

Nasional
Brimob Keliling Kejagung Disebut Rangkaian dari Penguntitan Jampidsus

Brimob Keliling Kejagung Disebut Rangkaian dari Penguntitan Jampidsus

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi di PT PGN

KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi di PT PGN

Nasional
KPK Panggil Pengacara Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

KPK Panggil Pengacara Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Nasional
Kejagung Serahkan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus ke Propam Polri

Kejagung Serahkan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus ke Propam Polri

Nasional
Surya Paloh Disebut Tetap Meminta Organisasi Sayap Nasdem Lanjutkan Kegiatan yang Didanai Kementan

Surya Paloh Disebut Tetap Meminta Organisasi Sayap Nasdem Lanjutkan Kegiatan yang Didanai Kementan

Nasional
Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Nasional
Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Nasional
Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Nasional
Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Nasional
Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Nasional
Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Nasional
Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Nasional
Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com