Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin Sebut Anas Simpan Rp 2 Triliun di Singapura, Benarkah?

Kompas.com - 30/01/2014, 14:21 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Tim pengacara mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum membantah tudingan kuasa hukum mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang menyebut Anas menyimpan uang Rp 2 triliun di Singapura. Salah satu pengacara Anas, Firman Wijaya, menganggap tudingan itu hanya akal-akalan Nazaruddin agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengusut proyek lain perusahaannya.

"Itu hanya upaya dia (Nazaruddin) untuk melepaskan diri supaya enggak diusut proyek-proyek yang dia tangani," kata Firman di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (30/1/2014).

Firman mempersilakan KPK untuk membuktikan pernyataan yang disampaikan pengacara Nazaruddin, Elza Syarief, tersebut. Tim kuasa hukum Anas menganggap tuduhan itu sama bohongnya seperti tuduhan Nazaruddin lainnya yang selama ini kerap ditujukan kepada Anas.

"Sama saja dengan tuduhan Anas yang punya perusahaan Grup Permai, disebut itu punya Mas Anas, malah kita dorong KPK untuk cek saja, follow the money (ikuti uangnya), sederhana kok," ucap Firman.

Senada dengan Firman, pengacara Anas lainnya, Patra M Zen, menganggap tudingan Nazaruddin tersebut angin lalu. Menurutnya, tim pengacara Anas tidak mengkhawatirkan pernyataan pengacara Nazaruddin tersebut. Dia pun meminta KPK mempercepat penyidikan kasus Anas sehingga kliennya itu bisa segera disidang. Melalui proses persidangan yang terbuka, menurut Patra, akan terungkap mana yang benar dan mana yang salah.

"Kami menunggu sidangnya malah, biar semua masyarakat bisa mengikuti jalannya sidang. Itu kan tuduhan-tuduhan, masuk kuping kanan, keluar lagi kuping kanan. Tuduhannya kan sudah sering, banyak tuduhannya. Jadi, kami tidak pernah khawatir," katanya.

Sebelumnya, pengacara Nazaruddin, Elza Syarief, menyebut Anas menyimpan uang Rp 2 triliun di Singapura. Uang itu disimpan Anas dengan bantuan kerabatnya, M Rahmad dan Fahmi. Menurut Elza, uang tersebut merupakan hasil korupsi dari puluhan proyek, termasuk proyek e-KTP dan akan digunakan Anas untuk mencalonkan diri sebagai presiden mendatang.

Saat dikonfirmasi mengenai rencana Anas nyapres ini, Firman mengatakan bahwa itu hanyalah isu yang dibangun pihak Nazaruddin untuk menjatuhkan Anas secara politis.

"Siapa yang mencapreskan? Itu kan isu yang dibangun untuk jatuhkan Mas Anas saja itu, memang secara politik kan panas," ucap Firman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com