PDI-P: Mengapa Pemerintah Tahan Dana Pengamanan Pemilu?

Herman menjelaskan, sampai saat ini, pembahasan pengamanan pemilu dengan Polri masih berkutat mengenai anggaran yang diperlukan. Kucuran dana Rp 1 triliun untuk Polri mengamankan pemilu dianggap masih jauh dari yang dibutuhkan.

"Jadi seolah-olah mau melempar jadi tanggung jawab Polri saja, padahal (pengamanan pemilu) ini tanggung jawab bangsa," kata Herman dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (29/1/2014).

Ia melanjutkan, kecurigaan berawal dari minimnya respons pemerintah dalam menyediakan anggaran memadai untuk Polri mengamankan pemilu. Ia menyebutkan, DPR telah enam kali mengirim surat untuk meminta penjelasan pemerintah, tetapi tak ada satu pun penjelasan yang diberikan. Dengan alasan tersebut, Herman mengusulkan agar Polri mengambil terobosan untuk menyiasati semua kendala yang ada. Ia mendorong agar Polri memangkas mata anggaran yang tidak terlalu urgen demi menambah anggaran pengamanan pemilu nanti.

"Potong anggaran hal-hal yang tidak urgen, tidak ada rotan, akar pun jadi," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi III dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo juga menyampaikan hal yang sama. Ia curiga ada pihak yang sengaja ingin menciptakan kisruh dalam pemilu tahun ini.

"Saya kira kecurigaannya adalah adanya skenario dari pihak yang ingin membuat khaos di Pemilu 2014," tandasnya.

Seperti diberitakan, Polri mengajukan anggaran Rp 3,59 triliun untuk pengamanan seluruh tahapan pemilu, mulai dari pemilu legislatif hingga pemilu presiden putaran kedua. Akan tetapi, pemerintah baru mencairkan dana pengamanan pemilu sebesar Rp 1 triliun. Untuk pengamanan pileg, Polri memerlukan anggaran Rp 1,28 triliun. Adapun untuk pengamanan pilpres hingga putaran kedua, Polri memerlukan anggaran sebesar Rp 1,146 triliun. Sisanya, anggaran tersebut akan digunakan untuk kegiatan operasional lainnya.

Beberapa kegiatan yang menonjol, seperti pemberian BBM dukungan dari Mabes Polri ke Polda hingga ke Polres senilai Rp 597,98 miliar dan pengiriman anggota Brimob Mabes Polri untuk mendukung pengamanan pemilu di kepolisian daerah senilai Rp 75,099 miliar.

Selain itu, Polri juga memerlukan anggaran untuk kegiatan pendukung, seperti rapat koordinasi mulai dari tingkat Mabes Polri hingga kepolisian daerah, koordinasi antarpemangku kepentingan dan pembentukan sentra penegakan hukum terpadu (gakumdu) yang terdiri dari unsur kepolisian, Bawaslu/Panwaslu, dan kejaksaan.