Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Anggap Kicauan Anas soal SBY Tak Penting

Kompas.com - 28/01/2014, 12:03 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, partainya tak menganggap penting komentar yang dilontarkan mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Anas, yang kini tengah mendekam di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetap aktif di dunia maya melalui administrator akun yang ditunjuknya.

Pada Senin (27/1/2014) kemarin, Anas berkomentar tentang Demokrat. Ia menyarankan agar Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat ini menjabat Ketua Umum DPP Demokrat, diganti. Alasannya, meski jabatan ketua umum sudah diambil alih oleh SBY, elektabilitas Demokrat tak kunjung membaik.

Menurut Max, komentar Anas mengenai Demokrat merupakan luapan emosi atas kasus hukum yang kini menjeratnya.

Twitter Akun Twitter Anas Urbaningrum
"Sesuatu yang tidak terlalu penting. Anas dan Pak SBY kan ada kesenjangan, anggap saja (komentar Anas) sesuatu letupan jiwa," kata Max, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (28/1/2014).

Oleh karena itu, lanjut Max, Demokrat tak akan merespons pernyataan Anas. Ia mengatakan, Anas memiliki posisi yang strategis dalam menggulirkan isu atau berkomentar demi menarik perhatian publik.

"Posisi Anas strategis, kecewa, dan melahirkan masalah. Soal (elektabilitas) Demokrat menurun karena Pak SBY? Saya kira tidak juga. Kami berusaha untuk terus meningkatkan," kata Max.

Kicauan Anas

Seperti diberitakan sebelumnya, Anas Urbaningrum menyarankan agar Ketua Umum Demokrat kembali diganti. Alasannya, meski jabatan ketua umum sudah diambil alih oleh Susilo Bambang Yudhoyono, elektabilitas Demokrat tak kunjung membaik. Sebaliknya, menurut Anas, tingkat dukungan publik itu malah lebih buruk dibandingkan pada masa kepemimpinannya. Saran itu disampaikan Anas melalui akun Twitter-nya, @anasurbaningrum.

Tweet di akun itu diposting oleh pengurus Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) sebagai administrator berdasarkan "titipan" Anas setelah ditahan KPK. Pemikiran itu diserahkan Anas ketika dikunjungi di Rutan KPK, Jakarta.

Dalam tweet-nya, Anas menyingggung ketika dirinya didesak mundur sebagai ketum dahulu lantaran elektabilitas Demokrat turun pasca-terseret kasus dugaan korupsi. Ketika itu, kata Anas, dirinya didesak mundur setelah elektabilitas Demokrat mendekati 10 persen berdasarkan hasil survei. Anas lalu menyinggung hasil survei terakhir Kompas dengan hasil elektabilitas Demokrat ada di angka 7,2 persen. Survei lembaga survei lain bahkan Demokrat ada di angka 6 persen.

"Turun terus. Padahal janji politik Pak SBY adalah 15 persen di akhir tahun 2013. Untuk masa depan PD perlu dipikirkan lagi ganti Ketum. Agar PD tidak terbebani citra pemerintah yang merosot," kata pendiri Ormas PPI itu.

Jika tidak ada terobosan politik penyelamatan Demokrat dengan mengganti ketum, Anas memperkirakan Pemilu 2014 akan menjadi "gelap" bagi Demokrat. Menganggap masih cukup waktu sebelum pemilu legislatif, Anas menyarankan digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) untuk pergantian ketum.

Anas juga menyebut nama-nama yang layak menjadi ketum seperti Marzuki Alie yang berani berbeda pendapat dengan SBY, dan Ahmad Mubarok yang dianggapnya dapat diterima banyak kalangan. Nama lain, yaitu Nurhayati Ali Assegaf yang dekat dengan SBY dan Ani Yudhoyono, serta Dahlan Iskan.  

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

Nasional
Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Nasional
Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Nasional
Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Nasional
Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Nasional
Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Nasional
PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Nasional
Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Nasional
KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

Nasional
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Nasional
UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Melarang Media Investigasi

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Melarang Media Investigasi

Nasional
Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com