Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temu Kader Partai Demokrat di Bali Tak Bahas Gede Pasek

Kompas.com - 20/01/2014, 06:17 WIB


NUSA DUA, KOMPAS.com
 — Acara temu kader Partai Demokrat seluruh Bali-Nusa Tenggara yang digelar pada Minggu (19/1/2014) malam di Nusa Dua, Bali, tidak membahas pemecatan Gede Pasek Suardika sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat.

"Acara kali ini adalah temu kader sekaligus pembekalan kader partai agar mampu memenangkan Pemilu 2014," kata Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan di Nusa Dua, Bali.

Syarief Hasan yang juga Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah itu mengtakan, pertemuannya di Bali itu juga tidak ada kaitannya dengan pemecatan kader partai asal Pulau Dewata itu. Hanya kebetulan lokasinya di Bali yang adalah daerah asal Gede Pasek.

Pertemuan yang digelar diikuti oleh 4.500 kader Partai Demokrat sewilayah Bali dan Nusa Tenggara. Acara dibuka langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrat didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono dan putranya Edhie Bhaskoro Yudhoyono yang menjabat sekretaris jenderal partai tersebut.

Sejumlah petinggi Partai Demokrat yang duduk dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, seperti Jero Wacik (Menteri ESDM), Sjarif Hasan (Menkop UKM), dan Amir Syamsudin (Menkumham) turut hadir dalam pertemuan itu.

Sebelumnya surat pemecatan terhadap Pasek diterima Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti pada 13 Januari 2014. Selanjutnya, surat ini akan diteruskan kepada pimpinan DPR RI dan nantinya pimpinan DPR akan kembali berkirim surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasek sendiri belum tahu alasan pemecatannya. Ia berdalih tidak melanggar aturan partai sehingga saat mengetahui partai akan melakukan pergantian antarwaktu kepada dirinya, Pasek mencoba melawan. Ia menulis kekecewaannya dalam serial tweet di Twitter yang antara lain membandingkannya dengan Syarief Hasan.

Selama ini, Pasek memang dekat dengan Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat. Bahkan ia menjadi sekretaris jenderal Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), ormas yang didirikan Anas. Sejak kasus dugaan korupsi menimpa Anas, hubungan partai dengan orang-orang dekat Anas merenggang. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Nasional
Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak Sampai Desember

Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak Sampai Desember

Nasional
Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Usai Geledah Kamar SYL

Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Usai Geledah Kamar SYL

Nasional
PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

Nasional
Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Nasional
Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Nasional
Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Survei Litbang "Kompas": 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Nasional
Gus Yahya Sebut PBNU Siap Kelola Tambang dari Negara

Gus Yahya Sebut PBNU Siap Kelola Tambang dari Negara

Nasional
Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt Kepala Otorita IKN

Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt Kepala Otorita IKN

Nasional
Pengamat: Anies Bisa Ditinggalkan Pemilihnya jika Terima Usungan PDI-P

Pengamat: Anies Bisa Ditinggalkan Pemilihnya jika Terima Usungan PDI-P

Nasional
Hadiri Kuliah Umum di UI, Hasto Duduk Berjejer dengan Rocky Gerung dan Novel Baswedan

Hadiri Kuliah Umum di UI, Hasto Duduk Berjejer dengan Rocky Gerung dan Novel Baswedan

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: 34 Persen Responden Setuju Kementerian Ditambah

Survei Litbang “Kompas”: 34 Persen Responden Setuju Kementerian Ditambah

Nasional
Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com