Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Kita Harus Koreksi Diri

Kompas.com - 08/01/2014, 16:26 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Peralihan masa kepemimpinan dari Orde Baru ke era reformasi belum mengarah pada hasil yang signifikan. Rute perjalanan bangsa seakan tanpa arah dan membuat demokrasi seperti kebablasan.

Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri mengatakan, kondisi bangsa yang memprihatinkan membuat dirinya merasa perlu ada koreksi diri dari seluruh pihak. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui dan meresapi semua yang telah dilakukan untuk kemajuan bangsa dan negara.

"Makin banyak masalah bangsa ini, bukan hanya perlu kontemplasi, tapi koreksi diri," kata Megawati, di Jakarta, Senin (6/1/2014).

Saat memasuki ke era reformasi, kata Mega, semua pihak mengalami euforia yang luar biasa. Dampak negatifnya seperti tak ada persiapan mengenai cara untuk mengisi era reformasi.

"Waktu itu nuansanya mengalami euforia (reformasi), jadi tak berupaya mendidik diri kita, sebenarnya apa sih yang kita inginkan," ujarnya.

Semua dianggapnya semakin parah ketika jejak sejarah Indonesia hilang dari benak para generasi muda. Mega mengaku terkejut ketika banyak anak muda yang tidak tahu, tidak mau tahu, atau tidak mendapat pelajaran baik mengenai sejarah bangsa Indonesia. Akhirnya, ia sangat jarang menemui anak muda yang mampu menjawab pertanyaan tentang sejarah bangsa secara runut dan berbobot.

Ketua Umum PDI Perjuangan itu menuturkan, masalah yang ia sebutkan adalah masalah serius dan membuatnya sangat merasa khawatir. Pasalnya, jejak sejarah itulah yang dianggapnya sebagai faktor penting dalam menentukan arah bangsa dan negara Indonesia pada masa depan.

Kini, Megawati berharap semua pihak dapat kembali ikut andil mengarahkan kembali perjalanan bangsa sesuai dengan jejak yang diamanatkan para pendahulu. Karena tanpa mengikuti jejak, arah pembangunan bangsa akan menjadi tak terarah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Nasional
SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

Nasional
SYL Boyong Istri sampai Cucu saat Dinas Luar Negeri sambil Umrah

SYL Boyong Istri sampai Cucu saat Dinas Luar Negeri sambil Umrah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com