Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komite Konvensi Diminta Anulir Dahlan Iskan

Kompas.com - 07/01/2014, 19:44 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Jaringan Advokat Publik (JAP), Rahmat Sorialam Harahap, meminta Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat menganulir Dahlan Iskan sebagai bakal kandidat presiden. Pasalnya, Rahmat menduga Dahlan terlibat dalam tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan penggunaan uang negara sebesar Rp 37,6 triliun di PT PLN ketika menjabat sebagai direktur utama pada 2009-2010.

"Saya ingin menyampaikan kepada Komite Konvensi Demokrat agar benar-benar selektif memilih calon pemimpin dan meminta agar menganulir Dahlan Iskan," kata Rahmat di Kantor Sekretariat Konvensi Demokrat, Jakarta, Selasa (7/1/2014) sore.

Sebelumnya, Rahmat datang ke Sekretariat Konvensi Demokrat untuk melaporkan kasus tersebut. Rahmat mengaku mulai melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti atas tuduhannya pada Dahlan sejak tiga tahun lalu. Saat itu, ia merasa ada kejanggalan karena listrik di Sumatera Utara sering padam.

Rahmat menambahkan, dirinya memegang sejumlah bukti pendukung. Hal itu, di antaranya, adalah hasil audit BPK RI Nomor 30/Auditama.VII/PDTT/09/2011 tanggal 16 September 2011 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas pemeriksaan dengan tujuan tertentu Sektor Hulu Listrik pada PT PLN.

Selain itu, dirinya juga mengklaim mendapat dukungan dari mantan Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin. Menurutnya, Syamsul bersedia menjadi saksi jika diperlukan untuk memperkuat tuduhannya. Rahmat tiba di Sekretariat Konvensi Capres Demokrat pada Selasa sore, beberapa saat setelah acara temu media dengan kandidat konvensi selesai.

Menurutnya, saat tiba di Sekretariat Konvensi, hanya ada dua anggota komite, yaitu Hinca Panjaitan, dan Vera Febyanthy. Hinca dikatakannya menghindar, dan Vera sempat menemuinya sebentar. Pertemuan dengan komite akan dijadwalkan kembali sekitar Kamis atau Jumat pekan ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

Nasional
Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024

Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024

Nasional
Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

Nasional
PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

Nasional
Berseloroh Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK, Saldi Isra: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Berseloroh Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK, Saldi Isra: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Nasional
Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Nasional
Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Nasional
Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Nasional
PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

Nasional
Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com