Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud: Mubazir, Penghapusan Ambang Batas Capres

Kompas.com - 29/12/2013, 16:02 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD tidak mendukung langkah ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra yang mengajukan uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Menurutnya, wacana tentang penghapusan ambang batas calon presiden (presidential threshold atau PT) sebagai langkah yang mubazir.

"Kalau di-nol-kan (PT) nanti sembarang orang bisa mengajukan diri," katanya di Jakarta, Minggu (29/12/2013).

Menurut Mahfud, saat ini masyarakat Indonesia sudah cukup pintar dalam memilih pemimpin. Dengan kata lain, apabila gugatan Yusril dikabulkan lembaga yudikatif itu, maka banyaknya jumlah capres yang mungkin muncul tidak memiliki arti apapun.

"Kalau mereka mengajukan lalu tidak dipilih kan tidak ada gunanya juga alias mubazir," ujarnya.

Mahfud mengatakan, para pembuat undang-undang, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Pemerintah, dalam menetapkan PT yang tinggi, memiliki visi tersendiri. Visi itu, katanya, berkaitan dengan syarat kriteria calon presiden seperti popularitas, elektabilitas, dan akseptabilitas yang juga tinggi.

Bekas Menteri Pertahanan di era pemerintahan Abdurrahman Wahid itu juga mengatakan, saat menjadi menjadi Ketua MK, ia sudah membatalkan empat kali pengajuan gugatan terhadap UU Pilpres. Ia beralasan keputusan mengenai besaran PT adalah urusan DPR dan Pemerintah, bukan MK.

Meski begitu, ia mengatakan menyerahkan putusan tersebut kepada MK. "Kita tunggu saja," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang SYL, KPK Hadirkan Sejumlah Pegawai Kementan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Sejumlah Pegawai Kementan Jadi Saksi

Nasional
Kemenag Imbau Jemaah Haji Lansia Manfaatkan Rukhsah Saat Beribadah

Kemenag Imbau Jemaah Haji Lansia Manfaatkan Rukhsah Saat Beribadah

Nasional
Kemenag Akan Gelar Sidang Isbat Lebaran Idul Adha 7 Juni 2024

Kemenag Akan Gelar Sidang Isbat Lebaran Idul Adha 7 Juni 2024

Nasional
Romlah Melawan Katarak demi Sepotong Baju untuk Sang Cucu

Romlah Melawan Katarak demi Sepotong Baju untuk Sang Cucu

Nasional
“Deal” Politik Nasdem dan PKB Bakal Jadi Penentu Dukungan untuk Anies Maju pada Pilkada Jakarta 2024

“Deal” Politik Nasdem dan PKB Bakal Jadi Penentu Dukungan untuk Anies Maju pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Bendum dan Wabendum Partai Nasdem Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Bendum dan Wabendum Partai Nasdem Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
Tak Khawatirkan Gempa di Senabang Aceh, Risma: Posisinya di Laut...

Tak Khawatirkan Gempa di Senabang Aceh, Risma: Posisinya di Laut...

Nasional
PKS Minta Uang Program Tapera Tidak Dipakai untuk Proyek Risiko Tinggi seperti IKN

PKS Minta Uang Program Tapera Tidak Dipakai untuk Proyek Risiko Tinggi seperti IKN

Nasional
DPR Akan Panggil Pemerintah Terkait Polemik Pemotongan Gaji untuk Tapera

DPR Akan Panggil Pemerintah Terkait Polemik Pemotongan Gaji untuk Tapera

Nasional
Diminta Perbanyak Renovasi Rumah Lansia, Risma: Mohon Maaf, Anggaran Kami Terbatas

Diminta Perbanyak Renovasi Rumah Lansia, Risma: Mohon Maaf, Anggaran Kami Terbatas

Nasional
Hari Ini, Ahmad Sahroni Jadi Saksi di Sidang SYL

Hari Ini, Ahmad Sahroni Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Partai Buruh Tolak Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, Singgung Cicilan Rumah Subsidi

Partai Buruh Tolak Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, Singgung Cicilan Rumah Subsidi

Nasional
Istri, Anak, dan Cucu SYL Kembali Jadi Saksi dalam Sidang Hari Ini

Istri, Anak, dan Cucu SYL Kembali Jadi Saksi dalam Sidang Hari Ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anak SYL Disentil Hakim | Jampidsus Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Pemufakatan Jahat

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Disentil Hakim | Jampidsus Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Pemufakatan Jahat

Nasional
Tanggal 2 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com