Diperiksa 6 Jam, Atut Dicecar 6 Pertanyaan

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebelum ditahan di Rutan Pondok Bambu, Jumat (20/12/2013) sore, Ratu Atut menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 6 jam sejak pukul 10.00 WIB.

Menurut Tubagus Sukatna, salah satu kuasa hukum Ratu Atut, kliennya dicecar 6 pertanyaan. Namun, tidak ada satu pun pertanyaan yang terkait materi perkara.

"Kami tim kuasa hukum tentu sangat menyesalkan sekali. Ini penahanan sebetulnya pemeriksaan, belum memasuki perkara," kata Tubagus dalam wawancara langsung yang disiarkan di Kompas TV.

Ia mengatakan, seluruh pertanyaan yang diajukan penyidik KPK terhadap kliennya masih bersifat umum. Salah satunya terkait kondisi kesehatannya. Meski dijawab oleh Ratu Atut bahwa ia sedang dalam kondisi sakit dan pengawasan dokter, KPK tetap melakukan penahanan.

Tubagus membantah alasan KPK menahan Ratu Atut karena dikhawatirkan melarikan diri seperti disampaikan Juru Bicara KPK Johan Budi dalam konferensi pers seusai penahanan. Menurut dia, Ratu Atut selama ini sangat kooperatif mengikuti proses pemeriksaan KPK.

"Ibu Atut sangat kooperatif. Dipanggil selalu hadir. Pernah sekali tidak hadir; bukan berati menghindar, melainkan ada acara pemerintahan. Itu pun Ibu Atut memberitahukan ketidakhadirannya," ungkapnya.

Ratu Atut ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap dalam perkara kasus sengketa Pilkada Lebak, Banten, di Mahkamah Konstitusi (MK) yang melibatkan mantan Ketua MK, Akil Mochtar, serta tersangka sementara kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan di Banten. Penahanan Atut terkait kasus sengketa Pilkada Lebak.

Dalam kasus Pilkada Lebak, Atut terlibat sejak awal dengan ikut mengondisikan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka sehubungan dengan kasus mantan Ketua MK, Akil Mochtar. Atut merupakan salah satu Ketua DPP Partai Golkar, sementara Akil sebelum menjadi hakim konstitusi juga anggota DPR dari Partai Golkar.

Akil, Atut, dan Wawan tercatat pernah bertemu di Singapura untuk mengurus perkara penanganan sengketa Pilkada Lebak agar memenangi tuntutan pemungutan suara ulang sebagaimana gugatan pasangan calon bupati-wakil bupati yang didukung Partai Golkar, Amir Hamzah-Kasmin.

KPK bahkan menduga bahwa perintah penyuapan datang dari Atut kepada Wawan yang merupakan tim sukses pasangan Amir-Kasmin. Atut diduga punya kepentingan agar pasangan Amir-Kasmin menang dalam Pilkada Lebak.