Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bumerang, Serangan Nurhayati terhadap Jokowi

Kompas.com - 22/10/2013, 18:24 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, menilai bahwa serangan yang dilayangkan Partai Demokrat melalui ketua fraksinya, Nurhayati Ali Assegaf, kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dapat menjadi bumerang. Serangan tersebut justru bisa berbalik kepada Nurhayati dan Partai Demokrat.

"Hati-hati, nanti justru masyarakat sendiri yang akan balik menyerang," kata Hamdi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (22/10/2013).

Hal tersebut, menurut Hamdi, bisa terjadi karena Jokowi dicintai dan didukung oleh rakyat. Oleh karenanya, jika ia diserang oleh pihak lain, maka masyarakat akan ikut bersuara, apalagi jika serangan tersebut dilayangkan terkait kepentingan politik tertentu.

"Serangan Nurhayati ini juga saya rasa tidak beralasan dan penuh kepentingan," lanjut Hamdi.

Hamdi menambahkan, masyarakat saat ini juga tidak bodoh. Masyarakat tidak akan memercayai begitu saja suatu kritik yang dilemparkan. Menurut Hamdi, masyarakat dapat mengetahui jika terdapat sesuatu yang ganjil.

Hamdi mencontohkan serangan yang dilakukan oleh Amien Rais beberapa waktu lalu. Menurutnya, serangan tersebut sarat kepentingan politik dan tidak dilengkapi dengan data yang nyata.

"Akibatnya, Amien Rais yang diserang oleh publik," ujar Hamdi.

Hal serupa disampaikan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego. Dia menilai, serangan yang diarahkan Nurhayati kepada Jokowi tidak terukur dan hanya sekadar emosi. Kritik seperti itu, menurut Indria, akan membuat rakyat bertanya-tanya dan bisa balik menyerang.

"Jadi sebenarnya di zaman terbuka seperti ini, siapa pun bisa melontarkan kritiknya. Tapi pertanyaannya, apakah itu terukur atau tidak?" kata Indria.

Seperti diberitakan, awalnya, Nurhayati menilai bahwa mantan Gubernur DKI, Fauzi Bowo (Foke), turut berjasa dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama.

Keesokan harinya, Nurhayati menyatakan ada 1.000 rumah yang terbakar dalam satu tahun pemerintahan Jokowi. Terakhir, Nurhayati tak lagi hanya mengkritik berkaitan satu tahun kinerja Jokowi, tetapi melebar pada kebijakan mobil murah dan Esemka.

Jokowi digadang-gadang menjadi calon presiden

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, partainya akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang menginginkan Jokowi. PDI-P memikirkan masak-masak tokoh yang dianggap mampu memimpin Indonesia.

"Saya kira partai yang cerdas tidak akan meninggalkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Partai juga memiliki komitmen, jadi memimpin Indonesia loh, bukan memimpin negara yang kecil," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Nasional
Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

Nasional
Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024

Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024

Nasional
Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

Nasional
PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

Nasional
Berseloroh Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK, Saldi Isra: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Berseloroh Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK, Saldi Isra: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Nasional
Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Nasional
Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Nasional
Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Nasional
PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

Nasional
Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com