"Untuk pilpres, target kita menang, juara satu. Untuk apa pilpres juara dua atau juara tiga karena semuanya tetap saja kalah," kata Marzuki, saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (3/10/2013) malam.
Terkait pileg, kata Marzuki, Komisi Pemilihan Umum (KPU) independen di mana komisionernya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ia mengatakan, pada Pemilu 2009, partainya masih partai menengah sehingga tak memiliki power untuk menunjuk komisioner yang berpihak pada Demokrat. Pernyataannya ini juga membantah kecurigaan sejumlah pihak bahwa Demokrat menang pada Pemilu 2009 karena curang dan telah menyiapkan skenario tertentu pada 2014. Kecurigaan tersebut dilandasi karena pada Pemilu 2009 dan 2014 Demokrat merupakan partai penguasa.
"Justru partai-partai besar yang menguasai komisionernya (KPU) sehingga kami selalu dalam kesulitan bila berhadapan dengan KPU. Saya merasakan semuanya karena (saat itu) saya Sekjen Demokrat dan Sekretaris Pilpres," ujarnya.
Marzuki mengungkapkan, semua dugaan miring yang tertuju pada Demokrat merupakan bukti bahwa Indonesia masih belajar berdemokrasi. Ia merasa masih banyak pihak yang memandang subyektif, bahkan sinis, sebagai cerminan dari mental yang tak siap kalah.
"Memang kita masih belajar berdemokrasi, sangat tidak siap kalah. Kebanyakan di elite kita ini selalu mengukur baju orang dengan baju di badan, manakala mereka dulu curang, tatkala tidak berkuasa menuduh partai penguasa curang," katanya.
Skenario besar
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan, ada sebuah skenario besar yang akan mengupayakan partai berkuasa mendulang hasil positif pada Pemilu 2014. Hal itu berdasarkan kajian pribadi dan informasi yang diterimanya dari intelijen.
"Kami mendengar bocoran dari intelijen, ada skenario, parpol berkuasa seminimal-minimalnya akan dibuat jadi juara dua," kata Hasto, dalam sebuah diskusi politik di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2013).
Hasto mengatakan, informasi yang ia sampaikan akan dipertanggungjawabkan secara pribadi, bukan atas nama partainya. Ia menuntut intelijen membuktikan hal tersebut. Hasto yakin informasi yang diterimanya valid karena sesuai dengan realita yang ada. Contoh terbaru, ia menyinggung langkah KPU yang bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).
Kerja sama Lemsaneg dengan KPU, kata Hasto, wajib dicurigai karena lembaga intelijen itu memiliki garis komando langsung kepada Presiden. Kecurigaannya semakin besar karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang saat ini masih berkuasa.
"Tentu kecurigaan publik semakin jadi. Semua harus tahu, pemerintah berkuasa takut kalah, takut putra mahkota yang telah disiapkan kalah," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.