Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Memalukan, Hakim "Setengah Dewa" Ditangkap

Kompas.com - 03/10/2013, 07:42 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dinilai bakal mendegradasi kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, MK harus secepatnya mengambil langkah pembenahan dan pembersihan di internal.

"Prihatin dan memalukan penangkapan Ketua MK. Kejadian ini jelas akan mendegradasi kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap MK," kata anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Didi Irawadi Syamsuddin di Jakarta, Kamis (3/10/2013).

Didi prihatin lantaran dugaan suap justru terjadi di lembaga penjaga konstitusi di mana hakimnya dianggap "setengah dewa" di bidang hukum tata negara. Hakim konstitusi juga pilihan yang dianggap sebagai negarawan dengan perilaku tidak tercela.

Untuk itu, Didi berharap MK segera melakukan pembersihan. "Bisa saja ada pihak lain di MK yang berpotensi melakukan penyimpangan kewenangan. Kembalikan dan pulihkan wibawa MK sebagai pengawal konstitusi," pungkas politisi Partai Demokrat itu.

Seperti diberitakan, Akil ditangkap di kediamannya di Perumahan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2013) malam. Bersama Akil, KPK juga mengamankan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Chairun Nisa, dan pengusana berinisial CN.

Selain itu, KPK menangkap dua orang lainnya, yakni Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Hambit Bintih, dan pihak swasta DH di hotel di kawasan Jakarta Pusat. Dalam operasi tangkap tangan, KPK menyita uang dollar Singapura. Jika dirupiahkan, nilainya sekitar Rp 3 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com