Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/09/2013, 13:54 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, dinilai sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang paling keras kepala atau "ngotot" dalam menyampaikan pendapat. Hal itu disimpulkan oleh Institut Riset Indonesia (Insis) setelah melakukan survei nasional.

Peneliti Insis, Mochtar W Oetomo, mengatakan, responden yang menilai hal itu sebanyak 8,22 persen. Survei tersebut dilakukan secara tatap muka pada 17 Agustus-20 September 2013 dengan mengambil 1.070 responden di 34 provinsi.

Politisi lain yang dianggap keras kepala dalam menyampaikan pendapat yakni politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo (3,27 persen), politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari (2,52 persen), politisi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah (2,52 persen), dan politisi Demokrat Sutan Bhatoegana (2,42 persen).

Anggota Dewan lainnya, politisi Partai Golkar Nurul Arifin (2,14 persen), politisi Partai Gerindra Martin Hutabarat (1,86 persen), Ahmad Yani (1,77 persen), politisi Partai Hanura Sarifudin Sudding (1,49 persen), dan lainnya 58,22 persen. Sebanyak 15,51 persen tidak menjawab.

Apakah "ngotot" yang ditanyakan Insis bermakna positif atau negatif? Mochtar mengatakan, awalnya pihaknya ingin memaknai secara positif dan negatif. Hanya, hasil wawancara, kata dia, kecenderungan penilaian publik mengarah ke negatif.

"Setelah terkumpul data, mayoritas menilai cenderung negatif. Mungkin berhubungan dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang tidak suka cara menyampaikan pendapat dengan keras, ngotot," kata Mochtar saat jumpa pers di Hotel Atlet Century Park, di Senayan, Jakarta, Minggu (29/9/2013).

Ketika ditanya mengapa sikap Eva yang memperjuangkan hal-hal terkait Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika dianggap negatif, Mochtar mengakui bahwa Eva selama ini memang "ngotot" terkait 4 pilar. Hanya, kata dia, cara penyampaiannya kurang disukai mayoritas publik.

"Walaupun Eva memperjuangkan yang baik-baik, tapi dalam konteks masyarakat Indonesia, penyampaian pesan seperti itu negatif walaupun yang diperjuangkan positif. Gaya komunikasi seperti Priyo Budi Santoso, Joko Widodo, Anas Urbaningrum lebih disukai. Walaupun kelihatan santun, baik, tapi penuh bahasa yang bersayap," ucapnya.

Ketika ditanya dari mana dana pembiayaan survei, Mochtar mengaku bahwa dana survei hingga jumpa pers dibiayai sendiri.

"Anggota kita sudah mapan-mapan," tuturnya singkat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Nasional
Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Gula-gula' Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

[POPULER NASIONAL] "Gula-gula" Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Nasional
Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Nasional
Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com