Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/09/2013, 13:37 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Hanura akan tetap menolak jika Partai Demokrat tetap pada keputusannya mengajukan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III. Hanura meminta Demokrat mengajukan nama lain.

"Kami berharap ada suatu perubahan, meski kami tahu ini kewenangan dari fraksi. Orangnya siapa itu terserah Demokrat, yang penting bukan dia (Ruhut)," ujar Ketua Fraksi Partai Hanura Sarifudin Sudding di Kompleks Parlemen, Rabu (25/9/2013).

Sudding meminta Partai Demokrat memantau polemik dan dinamika yang terjadi pada rapat menjelang pelantikan Ruhut kemarin. Pada rapat pleno kemarin, Ruhut akhirnya batal dilantik karena banyaknya penolakan dari sejumlah fraksi, yaitu Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Dengan penundaan ini, maka posisi Ketua Komisi III tetap dipegang Gede Pasek Suardika. Fraksi Partai Demokrat diberikan waktu satu minggu untuk melobi partai-partai lain. Sudding menyatakan fraksi Partai Hanura tak akan berubah sikap meski Demokrat melakukan lobi jika masih saja mengajukan nama Ruhut.

Menurut Sudding, dari rapat kemarin, kapasitas Ruhut dalam memimpin Komisi III kian meragukan. Sudding dan Ruhut kemarin adu mulut karena Ruhut menyinggung jasanya saat menjadi pengacara Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dalam kasus dugaan pelanggaran HAM.

"Dari situ, masyarakat juga bisa menilai, dia (Ruhut) ditanya apa, jawabnya apa. Bahas apa, dia jelasin apa. Selalu kabur dari substansi yang dibicarakan," kata Sudding.

Sudding berharap agar Partai Demokrat mengajukan nama lain selain Ruhut untuk menjadi Ketua Komisi III. Sudding mengusulkan politisi Partai Demokrat Benny K Harman yang lebih pantas menjabat posisi Ketua Komisi III. Saat ini, Benny merupakan anggota Komisi X. Ia juga sempat menjadi Ketua Komisi III sebelum periode Gede Pasek Suardika.

Sudding mengatakan, jika nantinya dilakukan voting dan Ruhut tetap terpilih, maka dia akan melakukan boikot. Sudding mengaku tak mau dipimpin rapat oleh Ruhut.

"Saya akan boikot, kalau dia pimpin rapat, saya akan walk out. Saya tidak mau dipimpin dia, karena saya khawatir rapat hanya akan jadi dagelan. Sikap saya tidak akan berubah," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com