Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden, Ekonomi Sedang Sulit Mengapa Menteri Malah Ikut Konvensi Demokrat?

Kompas.com - 13/09/2013, 08:52 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Di tengah ekonomi Indonesia yang sedang tertekan, beberapa nama menteri terkait perekonomian dalam Kabinet Indonesia Bersatu II justru ikut Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Presiden diminta bersikap tegas.

"Di tengah situasi ekonomi yang tak menentu ini, Presiden harus berani beri opsi kepada para menteri peserta konvensi, untuk memilih fokus pada jabatan menteri atau mundur (dari menteri) untuk mengikuti konvensi," ucap Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bara Hasibuan, dalam siaran pers, Jumat (13/9/2013).

Bara berpendapat, ikut sertanya beberapa menteri terkait perekonomian dalam konvensi dapat dilihat sebagai sinyalemen ketidaktegasan Presiden. Di tengah situasi ekonomi tertekan dan belum ada tanda-tanda akan berakhir, ujar dia, Presiden seharusnya memastikan tim ekonomi di kabinetnya fokus pada pekerjaan. "Harus ditegaskan komitmen semua menteri untuk menempatkan kepentingan nasional di atas ambisi politik atau tujuan politik," kata dia.

Konvensi Capres Partai Demokrat, yang akan segera dimulai, memasukkan dua nama menteri sebagai peserta. Mereka adalah Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Menteri BUMN Dahlan Iskan.
Menteri, tegas Bara, adalah pembantu Presiden dalam implementasi program pemerintah. "Jadi kalau ada satu-dua menteri yang tidak bisa fokus bahkan lalai menjalankan pekerjaannya karena ikut dalam suatu konvensi, itu merupakan tanggung jawab Presiden sebagai atasannya," lanjut dia.

Setiap orang, aku Bara, memang punya hak konstitusional untuk mengikuti pencalonan politik. Namun, hak itu harus dijalankan dengan beretika. Menurut dia, menteri yang punya ambisi menjadi presiden sebaiknya melepas jabatan. "Ini karena semua menteri dituntut bekerja kompak di kabinet, apalagi dalam situasi ekonomi begini. Kalau sudah masing-masing sibuk mempromosikan diri, dikhawatirkan kinerja kabinet akan semakin merosot," pungkas Bara.

Konvensi Capres Partai Demokrat dijadwalkan berlangsung mulai 15 September 2013 hingga akhir Desember 2013. Dalam rentang waktu tersebut akan ada berbagai kegiatan, seperti pengenalan kandidat, wawancara media, dan survei elektabilitas para kandidat yang dilakukan oleh tiga lembaga survei.

Pada awal Januari sampai April 2014, konvensi akan memasuki babak lanjutan. Dalam periode tersebut akan dilakukan wawancara mendalam terhadap para kandidat, dengan melibatkan komite konvensi dan tokoh lain sebagai pewawancara.

Debat antarkandidat juga akan berlangsung pada periode lanjutan itu. Sesudahnya, survei akan kembali digelar untuk menentukan hasil akhir konvensi. Masyarakat diklaim akan punya peran besar dalam menentukan pemenang konvensi, dengan merujuk hasil survei. Semua peserta konvensi pun diwajibkan membuat rekening khusus terkait konvensi, dan dana "kampanye" mereka diklaim berasal dari sumber yang halal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Nasional
KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi 'Zonk' karena Koruptor Makin Pintar

KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi "Zonk" karena Koruptor Makin Pintar

Nasional
Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Nasional
Pimpinan KPK Sebut OTT 'Hiburan' agar Masyarakat Senang

Pimpinan KPK Sebut OTT "Hiburan" agar Masyarakat Senang

Nasional
Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Nasional
Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Nasional
Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Nasional
Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi 'Online' Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi "Online" Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Nasional
KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

Nasional
Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Nasional
Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Nasional
Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus 'Vina Cirebon'

Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Nasional
Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com