Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penembakan Polisi, Ini PR Besar Polri

Kompas.com - 11/09/2013, 10:29 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian RI didesak untuk segera mengungkap kasus penembakan polisi yang berlakangan ini terjadi. Kasus yang menyerang kewibawaan institusi Polri ini adalah pekerjaan rumah terbesar yang dimiliki aparat kepolisian.

"Ini PR penting buat polisi di tengah serangan yang nyaris rutin kepada mereka sekarang. Ungkaplah terang benderang. Ini tantangan polisi karena ini yang menjadi korban adalah aparat polisi," ujar Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Fahri Hamzah saat dihubungi, Rabu (11/9/2013).

Ia melanjutkan, jika tidak ada yang bisa dijelaskan atau pun diungkap polisi dari kasus penembakan polisi ini maka akan menciptakan akibat buruk bagi penegakan hukum.

"Jangan ada lubang yang ditutup yang kelak menjadi cerita miring di belakang hari," kata Fahri.

Sementara itu, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Amanat Nasional mengatakan rangkaian kejadian yang berturut-turut semakin menunjukkan polisi menjadi incaran kejahatan dari pihak tertentu.

"Maka saya minta polisi segera mencari motif aksi ini dan menangkap para pelaku. Ini hanya pelaku acak mengincar polisi barangkali momen yang tepat itu saat di depan KPK," kata Taslim.

Anggota Provos Polairud Mabes Polri, Bripka Sukardi, ditembak mati, Selasa (10/9/2013) sekitar pukul 22.20 WIB. Lokasi penembakan tepat di depan Gedung KPK, di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.

Saat ditembak, diduga Sukardi tengah mengawal truk bermuatan bahan konstruksi. Dia melakukan pengawalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra B 6671 TXL. Iring-iringan truk berjalan dari Tanjung Priok, Jakarta Utara, menuju Rasuna Tower di Jakarta Selatan.

Hasil forensik menemukan Sukardi tewas dengan empat luka tembakan. Namun, polisi hanya menemukan tiga buah proyektil di bagian dada, perut, dan lengan bagian kiri. Penembakan di bagian dada diduga yang paling fatal hingga menyebabkan kematian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Nasional
Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas dan Perempuan

Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas dan Perempuan

Nasional
Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

Nasional
Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Nasional
Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com