Menag Yakin Tak Ada Pemaksaan Keyakinan di Sampang

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Agama Suryadharma Ali mengaku tidak tahu soal adanya pemaksaan terhadap warga Syiah di Sampang, Madura, untuk meninggalkan keyakinannya. Suryadharma hanya tahu ada proses persamaan persepsi antarumat di Sampang yang dilakukan tim rekonsiliasi.

"Saya tidak tahu ada pemaksaan. Tapi, yang saya tahu ada program penyamaan persepsi dan pencerahan. Itu kesepakatan kedua belah pihak. Saya yakin tidak akan ada paksaan," kata Suryadharma di Istana Negara, Jakarta, Selasa (13/8/2013).

Suryadharma berharap agar semua pihak tidak menyebut konflik di Sampang antara Sunni dan Syiah. Pemerintah, kata dia, menganggap konflik tersebut antara warga Sampang dan kelompok Tajul Muluk.

Ia menambahkan, berdasarkan pertemuan berbagai pihak di Sampang, sudah ada keinginan besar untuk rekonsiliasi. Warga dan para ulama setempat tak mempermasalahkan jika pengungsi Syiah kembali ke kampung halaman.

Hanya, tambah Suryadharma, agar konflik tidak terulang, perlu disamakan persepsi antara warga Sampang dan warga Syiah sebelum kembali ke kampung halaman. Dengan demikian, isu yang beredar mengenai ajaran agama dapat diklarifikasi.

"Mungkin menurut ulama sampang ajaran Tajul Muluk bertentangan, silakan dijelaskan, atau barangkali menurut ajaran Tajul Muluk ajaran ulama Sampang bertentangan. Silakan saling menjelaskan. Itu yang dimaksud dengan penyamaan persepsi. Selesaikan dulu itu," pungkas dia.

Seperti diberitakan, Nur Kholis (22), salah satu warga Syiah di Sampang, mengaku dipaksa menandatangani surat pernyataan bertobat. Menurut Nur, pemaksaan itu dilakukan oleh Bupati Sampang, kepala desa, kepala dusun, kepala polsek, dan para kiai (Baca: Jika Tak "Tobat", Saya Akan Dibunuh).

Nur menolak menandatangani surat itu. Ia lalu diancam keselamatannya. Bahkan, ia diminta keluar dari Sampang. Akhirnya, ia memilih ke Jakarta.