Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Desak Pemerintah Sebar Tahanan dengan Merata

Kompas.com - 12/07/2013, 13:07 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Tjatur Sapto Edy mendesak pemerintah untuk menyebar jumlah tahanan secara merata di seluruh wilayah. Hal ini dilontarkannya menyusul kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, Kamis (11/7/2013) malam.

TRIBUN MEDAN / DEDY SINUHAJI Polisi melakukan penjagaan di saat petugas pemadam kebakaran memadamkan api yang melumat bangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tanjung Gusta, Medan, Kamis (11/7/2013) malam. Lapas diduga dibakar sekelompok narapidana akibat adanya pemadaman listrik dan matinya air PDAM dalam Lapas.

Tjatur menjelaskan, pihaknya telah mengetahui bila Lapas Tanjung Gusta sebagai lapas yang rawan terjadi kerusuhan. Salah satu indikatornya adalah jumlah tahanan yang jauh melebihi kapasitas dan dicampurnya semua tahanan dari berbagai bentuk pelanggaran hukum.

Politisi PAN ini juga mengaku sempat menyampaikan permasalahan tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM. Akan tetapi sampai saat ini belum ada respon signifikan untuk penyelesaiannya.

"Dari Dulu (Lapas) Tanjung Gusta itu rawan. Yang jaga berapa, yang dijaga berapa. Kita dari dulu minta diratakan, ke kabupaten atau lintas provinsi, khususnya di daerah yang panas," kata Tjatur, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (12/7/2013).

Tjatur menyampaikan, penyebaran tahanan di seluruh lapas dapat dilakukan untuk menekan penumpukan tahanan di lapas tertentu. Hal ini akan dibahas, dan bila telah memiliki kekuatan hukum yang tepat, penyebaran tahanan bisa dilakukan di seluruh Indonesia.

Seperti diketahui, Kamis (11/7/2013) malam, para tahanan di Lapas Klas I Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, mengamuk lantaran kehidupannya tak diperhatikan secara layak. Amuk dilakukan dengan cara membakar beberapa bagian lapas, melempari petugas dengan batu, dan lainnya melarikan diri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

Nasional
Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Nasional
Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas dan Perempuan

Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas dan Perempuan

Nasional
Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi Rp 6,6 M

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi Rp 6,6 M

Nasional
Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Nasional
Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis Jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis Jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com