Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penentuan Awal Ramadhan, NU Tunggu Hasil Rukyat

Kompas.com - 03/07/2013, 14:44 WIB
ING

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama belum menentukan awal puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri tahun 2013. Untuk menentukannya, NU akan mempertahankan metode rukyat atau melihat hilal sebagai penanda awal bulan.

"Sesuai dengan sabda Nabi Shalallahu 'alaihi wassalam, puasalah kamu dengan melihat bulan dan berlebaranlah dengan melihat bulan. Untuk itu, NU akan tetap berpegang pada metode rukyat untuk penentuan awal Ramadhan dan hari raya Idul Fitri," ujar Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Rabu (3/7/2013).

Ia menolak anggapan bahwa penentuan awal bulan dengan metode rukyat merupakan metode yang sudah tertinggal dari kemajuan teknologi.

"Lajnah Falakiyah kami juga canggih, mau menentukan tanggal sampai tiga ribu tahun ke depan juga bisa. Ini bukan soal canggih atau tidak canggih, tetapi ini mengikuti seperti apa yang dijalankan Rasulullah," katanya.

Mengenai cuaca mendung yang sering menjadi hambatan dalam metode rukyat, menurut dia, ada petunjuk lain untuk penggenapan bulan menjadi 30 hari.

Perbedaan

Sementara itu, terkait seringnya terjadi perbedaan awal puasa dan hari raya Idul Fitri di Indonesia, Said menyesalkannya. Ia mengatakan, di Timur Tengah, perbedaan itu menjadi hal yang wajar pada negara yang berbeda. 

"Mesir itu menggunakan rukyat, Jordania menggunakan hisab. Di Timur Tengah penentuan puasa juga sering berbeda, tetapi antarnegara, bukan di satu negara ada kelompok-kelompok yang saling berbeda," kata Said.

Sekretaris Lajnah Falakiyah NU Nahari Ilyas mengatakan, NU mulai melaksanakan motode rukyat pada 28 Syakban 1434 H atau bertepatan tanggal 8 Juli 2013. Ada 90 titik untuk melihat hilal.

"Semua hasil-hasil yang sudah dilihat di sembilan puluh titik itu akan dilaporkan ke Lajnah Falakiyah pusat, ke kami. Selanjutnya di sini akan dibahas bagaimana keputusan akhirnya," kata Nahari. 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Nasional
    Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

    Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com