Wakil Ketua DPR Pun Dukung Uji Materi UU APBN-P 2013

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman mempersilakan dan mendukung masyarakat untuk melakukan uji materi Undang-Undang (UU) APBN Perubahan 2013. Menurutnya, ada ketidakberesan dalam UU tersebut. Sohibul menuturkan, keanehan dalam UU APBN-P 2013 terletak pada salah satu pasal yang mengatur alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana lumpur Lapindo sebesar Rp 115 miliar. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 9 UU APBN-P 2013.

"Kita persilakan saja masyarakat, pasti kita mendukung bila diujimaterikan," kata Sohibul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Ketua DPP PKS ini menuturkan, Pasal 9 UU APBN-P sangat aneh karena di dalamnya terdapat kalimat yang menjelaskan detail peruntukan anggaran tersebut. Padahal menurutnya, kalimat detail bisa dituangkan dalam peraturan pemerintah.

"Silakan tafsirkan sendiri. Apakah Anda pernah lihat detail sebuah UU, apalagi APBN-P menyebut nama-nama desa dan kelurahan dalam sebuah UU? Harusnya ada di peraturan pemerintah. Tentu teman-teman kecolongan," ujarnya.

Seperti diketahui, semburan lumpur Lapindo terkait dengan PT Lapindo Brantas, Aburizal Bakrie, dan Partai Golkar. Pengalokasian anggaran untuk Lapindo disinyalir menjadi "mahar" untuk Partai Golkar supaya menyetujui pengesahan APBN-P 2013. Dalam APBN-P yang telah disahkan terdapat alokasi anggaran kompensasi jika pemerintah jadi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Adapun alokasi untuk penanggulangan lumpur Lapindo tertuang dalam Pasal 9 Rancangan Undang-undang (RUU) Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013. Dalam pasal tersebut dikatakan "Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Lapindo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013."

Di dalam pasal itu juga ditegaskan alokasi dana dapat digunakan untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa, yakni Desa Besuki, Desa Kedungcangring, dan Desa Pejarakan serta di sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi. Pada poin selanjutnya, alokasi itu diatur untuk bantuan kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak lainnya pada 66 rukun tetangga, yaitu Kelurahan Mindi, Kelurahan Gedang, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunut, Desa Ketapang, dan Kelurahan Porong.

Selanjutnya, dalam rangka penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul lumpur Lapindo, anggaran belanja yang dialokasikan pada BPLS Tahun Anggaran 2013 dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur, termasuk penanganan tanggul utama ke Kali Porong yang mengalirkan lumpur dari tanggul utama ke Kali Porong.

Partai Demokrat telah membantah dan menjamin tak ada "mahar" politik dengan partai tertentu dalam APBN-P 2013. Alokasi anggaran Rp 115 miliar dalam APBN-P 2013 perlu digelontorkan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak.