Setgab Dukung Kenaikan BBM, Usulkan 4 Opsi Kompensasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Gabungan (Setgab) telah menyepakati kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Meski keputusan kenaikan haga adalah domain pemerintah, kebijakan itu mendapat dukungan penuh partai koalisi dengan alasan untuk menyelamatkan keuangan negara. Empat opsi kompensasi akan diusulkan dalam pembahasan APBN-P 2013.

Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy menyatakan bahwa kenaikan harga BBM harus dilakukan sebagai upaya terakhir penyehatan APBN. Pasalnya, prognosis terlampauinya defisit fiskal tiga persen telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 17/2003 tentang Keuangan Negara.

"Kenaikan ini juga merasionalisasi harga BBM nasional yang dinilai terlalu murah," kata Romy, panggilan Romahurmuziy, dalam rilis yang diterima Kompas.com, Selasa (4/6/2013) malam. Untuk meredam dampak kenaikan harga BBM itu, telah disepakati juga bantalan untuk kompensasinya.

Dalam rapat Setgab yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Boediono di rumah dinasnya, Selasa malam, menurut Romy, muncul empat kompensasi yang disepakati dan akan diajukan pemerintah dalam Rancangan APBN Perubahan 2013, yaitu bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan beras miskin.

Untuk BLSM, sebut Romy, rencananya sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan. Besaran program lain diserahkan pada pembahasan yang berkembang di rapat-rapat komisi, Badan Anggaran, dan pemerintah.

Selain PKS, semua partai dalam koalisi pendukung pemerintah hadir dalam pertemuan Setgab, Selasa (4/6/2013) malam. Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat merinci para petinggi partai koalisi itu adalah Syarief Hasan, Amir Syamsuddin, dan Nurhayati Ali Assegaf dari Partai Demokrat, kemudian Aburizal Bakrie dan Setya Novanto dari Partai Golkar. Berikutnya, ada Hatta Rajasa dari PAN, Muhaimin Iskandar dari PKB, serta Suryadharma Ali dan Hasrul Azwar dari PPP.