Komando Teritorial Diminta Dikaji Ulang

JAKARTA, KOMPAS.com - Tentara Nasional Indonesia diminta mengkaji ulang keberadaan komando teritorial (koter), khususnya di pulau yang tidak berbatasan dengan negara lain, seperti Jawa. Hal ini dikarenakan para anggota TNI yang terlibat pelanggaran hukum mayoritas berada dalam kendali koter.

Hal itu disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil saat jumpa pers di Kantor Imparsial, Jakarta, Selasa (23/4/2013). Mereka yang hadir dari Imparsial adalah Pungky Indarti, Al Araf, dan Erwin Maulana. Hadir pula Koordinator Kontras Haris Azhar, Ketua Setara Institute Hendardi, Anton Aliabbas dari Ridep Institute, dan aktivis lain.

Jumpa pers digelar untuk menyikapi kekerasan oleh para anggota Batalyon Zeni Konstruksi/13 yang memukul empat anggota staf PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan pekan lalu. Kekerasan itu dilakukan di saat belum tuntasnya proses pengusutan kasus pembunuhan empat tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, DI Yogyakarta, dan pembakaran Polres Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.

Pungky mengatakan, sepanjang 2004-2013, telah terjadi 87 kasus kekerasan yang dilakukan anggota TNI. Sebanyak 85 persen di antaranya melibatkan pelaku di bawah koter, baik Komando Resor Militer (Korem), Komando Distrik Militer (Kodim), maupun Komando Rayon Militer (Koramil). Keberadaan prajurit di tengah masyarakat dinilai rentan terjadi gesekan, baik dengan warga maupun aparat dari institusi lain.

Pungky menambahkan, struktur koter kadangkala juga bisa digunakan untuk kepentingan politik, terutama ketika pemilu kepala daerah, pemilu legislatif, maupun pemilu presiden. Hal itu sudah disorot oleh Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu.

Dalam aspek strategis pertahanan, Koalisi Masyarakat Sipil menilai struktur koter juga tidak mencerminkan strategi pertahanan yang terintegritasi. Koter dinilai lebih mencerminkan kuatnya dominasi TNI AD dalam gelar kekuatan. "Koter tidak sejalan dengan Undang-Undang TNI yang menegaskan gelar kekuatan TNI sebaiknya tidak mengikuti struktur pemerintahan sipil," kata Pungky.

Selain itu, koter juga dinilai tidak efektif untuk pertahanan negara jika melihat kondisi geografis Indonesia. "Ngapain ada Koramil di Taman Menteng, sementara di perbatasan sedikit. Ini buat apa?" kata Anton.