Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi "Cuma Berani" Pakai Kelas Ekonomi

Kompas.com - 15/04/2013, 06:34 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — "Is he Jokowi (Joko Widodo)?" tanya salah satu warga negara asing yang menumpang pesawat Garuda Indonesia rute Solo-Jakarta, Minggu (14/4/2013) malam. Penumpang itu bertanya kepada rekannya ketika suasana kelas ekonomi sedikit riuh setelah Jokowi melintas bersama ibundanya, Sujiatmi Notomiharjo.

Orang asing lain yang duduk di barisan tengah lalu berdiri untuk melihat Gubernur DKI Jakarta. Saat itu, Jokowi duduk di bangku nomor 28 atau di deretan belakang. "I can't see. Where is he?" kata penumpang lain sambil celingak-celinguk mencari celah.

Malam itu, Jokowi usai menghadiri rangkaian acara deklarasi pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko yang diusung PDI Perjuangan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, di Solo, Jawa Tengah, Minggu (14/4/2013). Jokowi datang ke kampung halamannya pada Sabtu (13/4/2013) sore.

Ketika tiba di Bandara Adi Sumarmo, mantan Wali Kota Surakarta itu sudah disambut masyarakat Solo. Begitu pula selama acara deklarasi di Stadion Manahan. Masyarakat berebut untuk berjabat tangan atau foto bersama.

Ketika berbincang-bincang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jokowi mengaku masih suka kembali ke Solo. Biasanya, ia kembali untuk menghadiri acara nikahan kerabat di akhir pekan. "Anak-anak kan juga di sana (Solo)," kata Jokowi.

Lalu, mengapa Anda duduk di kelas ekonomi? Jokowi bercerita, jika bepergian ke luar kota ketika masih menjadi pengusaha dulu, ia memang biasa duduk di kelas bisnis Garuda. Namun, ia memilih turun kelas setelah menjadi orang nomor satu di Surakarta. Kebiasaan itu diteruskannya ketika menjadi DKI 1. "Kalau dulu beli tiket bisnis kan pakai duit saya. Kalau sekarang kan duitnya masyarakat (dari gaji). Enggak berani saya (duduk di kelas bisnis)," kata Jokowi sambil menarik satu kopernya.

Rupanya, Jokowi mempunyai tempat duduk favorit di dalam pesawat. "Dari dulu saya di (nomor) 28 atau 29. Kalau enggak di situ enggak mau naik," kata Jokowi terkekeh-kekeh. Tanpa memberi jawaban, ia kembali tertawa ketika ditanya mengapa memilih dua nomor itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

    Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

    Nasional
    Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

    Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

    Nasional
    Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

    Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

    Nasional
    Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

    Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

    Nasional
    Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

    Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

    Nasional
    Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

    Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

    Nasional
    Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

    Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

    Nasional
    Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

    Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

    Nasional
    Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

    Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

    Nasional
    745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

    745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

    Nasional
    Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

    Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

    Nasional
    Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

    Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

    Nasional
    Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

    Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

    Nasional
    Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

    Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

    Nasional
    Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

    Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com