Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Plt Demokrat Hanya Bertugas Menyiapkan KLB

Kompas.com - 09/03/2013, 16:34 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Partai Demokrat segera menyiapkan pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan posisi ketua umum partai ini. Pelaksana tugas ini nantinya hanya akan bertugas menyiapkan Kongres Luar Biasa (KLB).

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua saat dihubungi Minggu (9/3/2013). "PLT itu bukan Ketum, dia hanya bertugas menetapkan KLB. Jadi tidak menjadi soal siapapun nanti yang akan ditunjuk menjadi Plt. Plt ini juga masa jabatannya bukan menghabiskan masa jabatan Anas," ucap Max.

Namun, Max masih belum bisa memastikan waktu yang tepat diselenggarakannya KLB. "Semua masih menunggu instruksi dari pak SBY. Dari 33 DPD yang hadir dalam rapat kemarin, kami tunduk semua kepada Majelis Tinggi," katanya.

Penunjukkan Plt tersebut diakui Max juga menjadi kewenangan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, Max mengakui penetapan Plt memang tidak memiliki landasan hukum di partainya. Lalu apa solusinya? Max pun tak tahu pasti bagaimana langkah nantinya yang akan dilakukan agar penunjukkan Plt tidak melangkahi kaidah hukum yang berlaku.

Saat ini, kata Max, Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya arahan dari Majelis Tinggi yang akan kembali melakukan rapat dalam waktu dekat. Sementara untuk penetapan daftar calon anggota legislatif sementara (DCS), Max menjelaskan partainya masih menunggu respons dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Daftar calon anggota legislatif sementara menjadi persoalan baru bagi Partai Demokrat lantaran Ketua Umum Anas Urbaningrum berhenti. Padahal, DCS setiap parpol harus diserahkan ke KPU pada 9 April mendatang dengan disertakan tanda tangan ketua umum dan sekretaris jenderal.

Max mengklaim untuk mengisi kekosongan Ketum dalam penandatanganan DCS, sebenarnya bisa digantikan oleh pengurus lain.

"Kami punya peraturan organisasinya untuk hal-hal urgen, saat kekosoangan Ketum, ada lagi sebutan-sebutan lainnya seperti sekjen. Tapi kami menunggu KPU bagaimana hasil konsultasinya, akan kami jadikan acuan," ucap Max.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

    "Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

    Nasional
    Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

    Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

    Nasional
    Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

    Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

    Nasional
    Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

    Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

    Nasional
    Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

    Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

    Nasional
    Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

    Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

    Nasional
    Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

    Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

    Nasional
    Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

    Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

    Nasional
    Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

    Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

    Nasional
    Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

    Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

    Nasional
    Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

    Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

    Nasional
    Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

    Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

    Nasional
    Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

    Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

    Nasional
    “Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

    “Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

    Nasional
    Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

    Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com