Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ibas Tak Akan Dicalonkan Jadi Ketua Umum Demokrat

Kompas.com - 25/02/2013, 13:19 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dipastikan tidak akan diproyeksikan sebagai ketua umum DPP Demokrat yang akan menggantikan Anas Urbaningrum. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan Ibas akan tetap menjadi Sekjen sampai 2015.

"Pak SBY bilang, Mas Ibas akan melaksanakan tugasnya sebagai Sekjen sampai 2015. Itu kalimat SBY. Jadi, tidak akan seperti disebut pengamat sebagai persiapan menjadi ketua umum," ujar anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Marzuki Alie, di Gedung Kompleks Parlemen, Senin (25/2/2013).

Menurutnya, meski menyampaikan analisisnya dengan jujur, pengamat sering kali salah. "Sayangnya, sering salah. Saya bisa buktikan apa yang mereka prediksi sering kali salah karena jujur melihatnya. Padahal, banyak aspek di balik itu yang tidak diketahui," kata Ketua DPR ini.

Menurut Marzuki, menilai partai politik tidak bisa melihatnya dengan hati nurani saja. "Karena kami tahu parpol banyak kemasannya. Kalau dilihat dengan mata jujur, akan menjadi salah," katanya.

Ia mengungkapkan, untuk mengisi kevakuman kepemimpinan di Partai Demokrat, Wakil Ketua Umum seharusnya menggelar kongres luar biasa untuk mencari ketua umum baru. Namun, belum diketahui pasti siapa kandidatnya dan waktu pelaksanaan KLB itu. Dalam Kongres Partai Demokrat pada Mei 2010 silam, ada tiga kandidat maju yang bertarung, yaitu Marzuki Alie, Andi Mallarangeng, dan Anas Urbaningrum. Pertarungan dimenangkan oleh Anas Urbaningrum. Dari tiga kandidat itu, kini hanya tersisa Marzuki Alie yang berpeluang karena Andi Mallarangeng juga sudah menyatakan mundur dari kepengurusan Demokrat setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus Hambalang.

Saat ditanya tentang kesiapannya diusung sebagai ketua umum dalam KLB, Marzuki enggan berkomentar. "Saya bisa kan tidak komentar? Kalau enggak boleh, yah jawab aja seenak-enaknya," kata dia.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Krisis Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

    Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

    Nasional
    Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

    Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

    Nasional
    Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024

    Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024

    Nasional
    Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

    Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

    Nasional
    PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

    PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

    Nasional
    Berseloroh Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK, Saldi Isra: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

    Berseloroh Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK, Saldi Isra: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

    Nasional
    Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

    Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

    Nasional
    Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

    Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

    Nasional
    Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

    Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

    Nasional
    Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

    Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

    Nasional
    PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

    PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

    Nasional
    Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

    Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

    Nasional
    Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

    Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

    Nasional
    PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

    PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

    Nasional
    Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

    Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com