Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hatta: Dahlan Iskan Tendensius dan Aneh

Kompas.com - 26/11/2012, 12:13 WIB
Kontributor Surakarta, M Wismabrata

Penulis

SOLO, KOMPAS.com — Muhammad Hatta angkat bicara setelah namanya disebut oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait "oknum" anggota DPR "pemeras" BUMN. Nama anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PAN itu merupakan satu dari dua nama yang "direvisi" oleh Dahlan Iskan bersama satu nama lain, Saidi Butarbutar dari Fraksi Partai Demokrat.

Kedua nama tersebut "menggantikan" dua nama lain, yaitu Andi Timo Pangerang dari Fraksi Partai Demokrat dan M Ikhlas Al Qudsi dan Fraksi PAN.

Di depan wartawan, Hatta menyesalkan tudingan yang ditujukan kepadanya. Tuduhan bahwa Hatta melakukan pemerasan kepada pimpinan PT Merpati pada tanggal 1 Oktober 2012 lalu dinilai aneh dan tendensius.

Hatta menjelaskan, pada 1 Oktober itu ia tidak berada di DPR karena mengikuti acara Sosialisasi UU Otoritas Jasa Keuangan di Klaten, Jawa Tengah, bersama anggota DPR lainnya.

"Jadi mungkin Dirut Merpati mungkin juga tidak pasti apakah saya yang berada di situ (pertemuan) atau tidak. Lalu hal tersebut diambil mentah-mentah oleh Dahlan Iskan untuk mengatakan bahwa saya berada di situ, dan itu sangat tendensius, dan sesuatu yang aneh," katanya saat menggelar jumpa pers di Solo, Senin (26/11/2012).

Dalam kesempatan ini, Hatta pun membawa sejumlah foto yang membuktikan pada tanggal tersebut dia sedang mengikuti acara di Klaten. 

Seperti diberitakan, Kamis 22 November 2012, Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) Rudy Setyopurnomo menyerahkan tambahan nama baru politisi yang diduga meminta upeti kepada Badan Kehormatan (BK). Kedua politisi yang diadukan ini berasal dari Fraksi PAN dan Fraksi Partai Demokrat.

"Dua yang dilaporkan terakhir itu fraksinya memang sama dari PAN dan Demokrat. Said Butar-butar dari Fraksi Partai Demokrat dan Muhammad Hatta dari Fraksi Partai Amanat Nasional," terang Wakil Ketua BK Abdul Wahab Dalimunthe.

Dia menjelaskan, kedua politisi itu ikut dalam pertemuan anggota Komisi XI dengan direksi PT Merpati pada tanggal 1 Oktober lalu. "Tapi, mereka diam hanya duduk saja," ucap Wahab kala itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Nasional
    Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

    Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

    Nasional
    Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

    Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com