Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/09/2012, 06:14 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Pramono Anung sepakati wacana fatwa money politics atau politik uang yang diusulkan oleh organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama. Pasalnya, money politics, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mengerdilkan peran pendidikan politik yang sehat terhadap masyarakat.

"Saya sebenarnya sepakat dengan fatwa itu (money politics). Money politics harus segera dihentikan karena sangat merusak citra politik itu sendiri," kata Pramono di peluncuran buku Menghadang Negara Gagal: Sebuah Ijtihad Politik karya Adhyaksa Dault di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (13/9/2012).

Pramono mengungkapkan, money politics atau politik uang tersebut tidak cukup hanya dilaksanakan dengan fatwa Nahdlatul Ulama (NU). Dia mengatakan perlunya undang-undang yang mengatur mengenai pelarangan money politics atau politik uang tersebut. Namun, Pramono masih tidak yakin jika hal tersebut dituangkan dalam undang-undang. Sebab, selama ini undang-undang tidak dihiraukan dalam menjerat pelaku politik uang.

"Saya melihat, apakah itu bisa diterapkan di undang-undang, maka itu menjadi persoalan tersendiri. Dalam undang-undang saja sudah dengan jelas tidak bisa diterapkan," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menyatakan, politik uang dalam Islam disebut risywah (suap), yang dalam praktiknya bisa berbentuk sedekah dan zakat yang marak terjadi di tengah masyarakat. Hal itu juga termasuk pemberian uang secara langsung dan tak langsung, komitmen pada sebuah janji, ataupun cara-cara lain yang bertujuan memengaruhi pilihan dalam sebuah pesta demokrasi, baik pemilihan presiden, kepala daerah, maupun anggota legislatif.

Wacana fatwa halal atau haram sedekah untuk kepentingan politik itu sendiri akan dibahas dan dipertegas dalam forum bahtsul masail diniyah waqi'iyyah Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, 15-17 September mendatang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com