Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Ya, Sampaikan yang Sebenarnya

Kompas.com - 13/09/2012, 15:28 WIB

BEIJING, KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan siap membeberkan hal yang diketahuinya terkait kasus dana talangan Bank Century kepada Tim Pengawas DPR untuk kasus Bank Century. JK dijadwalkan akan memberikan keterangan pada 19 September 2012. Sedianya, ia dihadirkan bersama mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, pada Rabu (12/9/2012) kemarin. Akan tetapi, ia berhalangan hadir karena tengah berada di CHina.

"Ya kita katakan saja yang sebenarnya," kata JK, kepada Antara, Rabu (12/9/2012) petang, seusai mengunjungi pabrik alat-alat medis dan farmasi di Yantai, Propinsi Shandong, China.

Sebelumnya, JK pernah mengatakan, pembengkakan dana penyelamatan Bank Century tidak dilaporkan kepadanya, yang saat itu bertindak sebagai ad interim Presiden yang tengah melawat keluar negeri. Pengucuran dana penyelamatan Bank Century dilakukan dalam beberapa tahap. Rapat pada tanggal 21 November 2008 memutuskan penyelamatan dilakukan dengan penggelontoran Rp632 miliar. Namun, saat eksekusi pada 23 November 2008, dana yang dikucurkan membengkak hingga lebih dari Rp2 triliun dan terus berlanjut mencapai Rp6,7 triliun sampai pada Juli 2009.

Pada 19 September pekan depan, selain JK, Timwas Century juga akan mendengarkan keterangan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. Keduanya akan dipanggil pada hari yang sama, tetapi pada jam yang berbeda. Abraham Samad dijadwalkan akan didengar keterangannya pada pukul 11.00-13.00 WIB. Selain itu, tim kecil dalam Timwas sedang membahas pemanggilan selanjutnya yang akan ditujukan kepada mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri Kombes Susno Duadji.

Sementara itu, Antasari Azhar dalam pernyataannya di hadapan Timwas kasus dana talangan Bank Century menegaskan dirinya tak pernah menyebutkan bahwa dalam rapat pada Oktober 2008, yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dibahas mengenai pengucuran dana talangan Bank Century.

Tim pengawas (Timwas) Century sepakat memutar rekaman rapat terbatas membahas soal antisipasi menghadapi dampak krisis ekonomi dunia yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 9 Oktober 2008 di Kantor Presiden, Jakarta. Hal tersebut ditujukan untuk menyinkronkan pernyataan Antasari Azhar pada Timwas Century.

"Karena Fraksi Golkar dan PDI Perjuangan meminta rekaman rapat diperdengarkan, maka berdasarkan hasil kesepakatan dari semua fraksi, termasuk dari Fraksi Demokrat, maka sidang menyetujuinya. Timwas sudah secara resmi meminta notulen rapat, baik secara tertulis maupun rekamannya, kepada pemerintah," ujar Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Pramono menjelaskan, rekaman rapat penting untuk diperdengarkan karena keterangan Antasari yang ditayangkan salah satu stasiun televisi berbeda dengan penjelasan di hadapan Timwas Century. Mengenai hasil rekaman tertulis tersebut, Antasari mengaku jika dirinya hanya mendapatkan salinan foto kopi dari Istana Kepresidenan.

Antasari berharap, rekaman tersebut diputar karena dirinya mengakui masih ragu atas transkrip rapat yang diberikan Istana Kepresidenan.
   
"Kalau memang Timwas bisa mendapatkan rekaman suara itu maka pernyataan saya akan jadi jawaban. Tapi yang pasti apa yang saya sampaikan sekalipun saya dapat dari hasil fotocopy, semula saya harapkan benar-benar demikian dan asli," kata Antasari.

Berita terkait keterangan Antasari di Timwas Century dapat diikuti dalam topik "Timwas Panggil JK dan Antasari" dan testimoni Antasari dalam "Antasari, Century, dan SBY
"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Nasional
    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com